JAKARTA, sibolgapos.com - Media selalu menarik untuk dilihat dari berbagai disiplin keilmuan. Setiap disiplin keilmuan memiliki sudut pandang beragam terhadap media. Media bisa disebutkan merupakan sebagai perangkat besar menuju satu tujuan besar dalam suatu bangsa dan negara.

Oleh karena itu Media kata Indonesia yang bekerjasama dengan Komunitas Jurnalis Pesantren menggelar diskusi bersama para jurnalis, dan pengusaha dengan tema “Peran Publikasi Media: Antara Berita Hoax dan Capaian Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia” Tema tersebut diambil karena maraknya berita hoax terjadi saat ini, tentunya akan berdampak bagi stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia. pasalnya ditangan Pemerintah Jokowi, Indonesia telah sukses membangun pondasi ekonomi.

Diskusi yang akan digelar di Cafe TAAGAR. Jl Kemang Raya no 130D, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, (22/ 10/ 2018).

Ketua Pelaksana Sekaligus Pimpinan Redaksi KataIndonesia.com, Hafyz Marshal mengatakan, bahwa diskusi media ini memberikan pembelajaran bahwa media selaku arus utama distribusi informasi harus dapat membendung berita hoax, karena media harus mampu mengedukasi publik dengan berita yang akurat, berimbang dan memihak kebenaran.

“Kemajuan teknologi, mengakibatkan masyarakat terus menuntut kemudahan akan akses informasi. Media merupakan sarana yang paling tepat untuk penyebaran informasi kepada publik. Dengan demikian, pengelola media harus memiliki kemampuan jurnalistik yang baik sehingga informasi yang disampaikan kepada publik mudah difahami dan bermanfaat untuk bangsa” ujar Hafyz.

Luqman Rimadi (Redaktur News Liputan6.com) sebagai pemateri pada diskusi tersebut menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan peran media yaitu dengan membangun kesadaran masyarakat Indonesia guna mendukung keberlajutan pembangunan nasional dan program pemerintah melawan berita hoax guna mewujudkan nawacita pemerintah terutama dalam bidang ekonomi.

“Mengoptimalkan peran media dalam nawacita pemerintah yaitu dengan membangun persepsi masyarakat akan bahaya hoax agar pemerintah bisa fokus melanjutkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan asas kerakyatan” kata Luqman.

Kesuksesan Pemerintah Jokowi Membangun Pondasi Ekonomi Nasional

Erdy Nasrul (Redaktur Pelaksana Koran Republika) sebagai pemateri kedua menuturkan bahwa saat ini pemerintah telah berhasil dan terus membangun pondasi ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari perkembqngan situasi ekonomi global yang tidak menemtu namun Indonesia tetap tumbuh diatas 5 digit yqng kemudian dapat memberi harapan dan membuka jalan bagi perkembangan ekonomi nasional di masa depan yang lebih menjanjikan.

“Media bersama masyarakat harus dapat mempromosikan capaian pembangunan nasional guna menumbuhkan sikapmoptimisme.bangsa serta dapat melawan berbagai berita hoax yang merugikan bangsa, pemerintah, dan keberlangsungan ekonomi Indonesia. saat ini (pemerintahan Jokowi) sedang membangun pondasi ekonomi terbukti dengan capaian mengatasi pelemahan Rupiah dan membuat berbagai kebijakan tegas yang pro rakyat,” ujar Erdy. (**)

Karut marut dunia perpolitikan Indonesia semakin meluas menjelang pemilu 2019. Semakin banyak isu-isu buruk terhadap pemerintah yang beredar secara nasional dan berdampak pada persiapan pelaksanaan menjelang pemilu 2019. Bukan meluruskan isu yang beredar, beberapa oknum justru memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan perhatian publik dengan cara melakukan kritik tanpa memberikan solusi. Mulai dari isu pemukulan RS, PKI, Ulama, PNS yang memihak terhadap salah satu paslon, foto dengan 1 atau 2 jari dan bahkan isu DPT juga menjadi trending topic saat ini. Era keterbukaan ini membuat informasi beredar secara cepat dari pusat kota sampai ke pelosok negeri. Masyarakat tentunya akan memberikan protes terhadap pemerintah apabila ada hal-hal yang janggal terutama pada momentum besar yaitu pesta demokrasi pada 2019 yang akan datang.

Permasalahan tentang DPT memang sudah menjadi polemik biasa di berbagai daerah. KPU berperan penting dalam penetapan jumlah DPT secara nasional pada pemilu 2019. KPU tentunya harus berkolaborasi dengan Kemendagri yang menangani bagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Kolaborasi ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasai terkait jumlah penduduk yang layak ikut dalam pemilu 2019 dari Kemendagri. Kemenangan Presiden Jokowi-Kalla tahun 2014 beredar isu bahwa banyak pemilih siluman alias pemilih yang sebenarnya tidak ada  untuk memenangkan Jokowi-Kalla yang dikembangkan oleh paslon yang kalah pada saat itu. Isu DPT kembali hadir pada pemilu 2019 yaitu adanya isu penyelundupan 31 juta pemilih yang dilakukan oleh Kemendagri.

Beredar isu di media online bahwa Kemendagri diam-diam melakukan penambahan sebanyak 31 juta pemilih pasca KPU menetapkan DPT pada September lalu. Hal ini mengundang kritik dari berbagai pelaku politik terutama kelompok paslon no 02 yang langsung menemui KPU untuk mendapatkan penjelasan. Dilansir dari laman riaupos.co, Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan terkejut ada 31 juta sekian belum masuk dalam daftar pemilih. Pasalnya, penyelenggara bersama peserta pemilu sedang melakukan proses penyisiran terhadap dugaan data ganda 1,1 juta dari sebelumnya 25 juta data ganda. Proses penyisiran data ganda dari DPT 185 juta masih berlangsung hingga 15 November mendatang.

Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dinas Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mulai angkat bicara soal isu tersebut. Zudan memastikan tidak ada penyerahan data penduduk tambahan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjumlah lebih kurang 196 juta, kemudian, pada 5 September KPU tetapkan DPT. Hasil kesepakatan KPU dan Parpol, termasuk Kemendagri diberi hasil DPT itu pada 7 September 2018 untuk dianalisis bersama-sama. Mengenai jumlah 31 juta yang menjadi perdebatan oleh koalisi pasangan Prabowo-Sandi. Kemendagri melakukan analisis sebagai bentuk tanggung jawab moral, Kemendagri melakukan analisis dan hasilnya diserahkan pada KPU.

Kemudian, Kemendagri menyandingkan DPT dengan DP4 yang berjumlah sebanyak 196 juta, hasilnya Kemendagri mendapatkan jumlah yang cocok sebesar 160 juta, sedangkan yang tidak cocok ada 31 juta. Angka 31 juta tersebut bukan merupakan jumlah tambahan atau pengurangan, melainkan jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman namun belum terdapat pada DPT. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyesalkan polemik 31 juta data pemilih belum masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Bawaslu akan segera mengirimkan surat kepada KPU dan Disdukcapil Kemendagri untuk bersama-sama membicarakan data pemilih yang menjadi polemik saat ini sebelum penetapan DPT pada 16 November 2018. Perlu diketahui bahwa Dukcapil Kemendagri selalu melakukan update setiap 6 bulan. Penambahan 31 juta ini bukanlah hasil pendataan terbaru melainkan data dari hasil update pada semester I 2018.

Beredar bahwa KPU tak bisa mengakses 31 juta data pemilih. Namun Kemendagri mengatakan bahwa KPU sudah diberikan hak akses terkait data-data DP4. Hak akses tersebut diberikan ke 514 KPU kabupaten/kota dan 31 KPU provinsi, termasuk di pusat. Dalam UU Adminduk di Pasal 79 kan disebutkan bahwa dokumen kependudukan adalah rahasia negara. Hanya bisa dibuka ketika mendapatkan akses. Dalam Pasal 7 PKPU No. 11 Tahun 2018, KPU hanya dapat mengambil data dari DP4 untuk kebutuhan pemilih pemula saja. Kemendagri hanya berperan sebagai institusi yang memfasilitasi, untuk masalah penyusunan DPT semua kembali ke KPU. Jadi keputusan dari KPU dalam penerapan jumlah DPT ini akan menjadi DPTHP tahap I. Kemungkinan akan ada DPTHP yang lain untuk mendukung pesta demokrasi yang transparan dan jujur tanpa ada pihak yang merasa dicurangi dengan hasilnya nanti.

Oleh: Norah C
Pemerhati Politik

Oleh: Anton Faisal

Banyak hal yang patut diapresiasi pada pelaksanaan Asian Para Games 2018 dari Presiden Jokowi. Selain penampilan bersama atlet panahan disabilitas Rembulan dan Abdul Hamid saat  melesatkan anak panah untuk menghancurkan "DIS" yang semula "DISABILITY" menjadi "ABILITY", beliau juga menggunakan bahasa isyarat dalam pembukaan Asian Para Games 2018 kemarin. Sungguh terlihat begitu banyak makna yang melekat dan penuh dengan makna kekuatan dan kebersamaan.

Ini membuktikan, bahwa Jokowi sangat antusias dengan kegiatan Asian Para Games 2018 sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan pembukaan Asian Para Games 2018.

Pada pembukaan itu, Jokowi resmi membuka ajang Asian Para Games 2018 pada Sabtu, 6 Oktober 2018 dengan menggunakan bahasa isyarat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pada kesempatan itu, Jokowi berharap lewat ajang olahraga bagi para disabilitas se-Asia ini bukan sekedar pertandingan semata, tetapi juga memupuk persaudaraan. Lewat Asian Para Games 2018, para atlet yang tampil menunjukkan kegigihan dan prestasi tinggi serta menjunjung kemanusiaan.

Aksi Jokowi itu disambut baik oleh para penyandang tunarungu. Aktivis tunarungu, Surya Sahetapy, mengatakan bahwa para penyandang tunarungu terharu dengan bahasa isyarat yang digunakan Jokowi. Bagi penyandang tunarungu, hal itu menunjukkan bahwa bahasa isyarat semakin diterima masyarakat luas.
Jokowi membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk belajar menggunakan bahasa isyarat tersebut. Jokowi sangat sabar dan bersedia untuk melatih secara berulang-ulang dalam menggunakan bahasa isyarat seperti dari bandara, berjalan kaki menuju pesawat, dalam pesawat bahkan di GBK sebelum opening dimulai. Ini membuktikan bahwa Jokowi sangat berempati terhadap penyandang disabilitas.

Dilansir dari sebuah blog pribadi,  Jerman merupakan salah satu negara yang mengintergrasikan orang disabilitas ke masyarakat. Bahkan, Pemerintah Jerman menetapkan sebuah kuota khusus untuk orang disabilitas di perusahaan, dan memiliki lebih dari 20 pegawai. Apabila perusahaan tidak bisa memenuhi kuota ini, perusahaan tersebut harus membayar denda minimal 105 euro (kurang lebih 1,5 juta rupiah).

Di Jerman, orang disabilitas juga mendapatkan kompensasi dari pengadilan kerja (Arbeitsgericht). Kompensasi ini bisa berupa uang yang 'menggenapkan' uang gaji mereka apabila mereka tidak bisa bekerja full-time ataupun dua hari cuti ekstra per tahun dibandingkan teman-teman kerja mereka yang normal. Jika mereka membutuhkan sokongan finansial karena menyandang disabilitas berat, mereka bisa mendaftarkan diri untuk sebuah asuransi. Untuk mendapatkan semua jenis bantuan, seperti membutuhkan asuransi kesehatan ataupun perawatan yang disediakan negara. Namun, hal tersebut membutuhkan surat khusus, seperti surat disabilitas dari dokter spesialis.

Terkadang orang disabilitas juga kesulitan untuk melakukan pekerjaan rumah seperti mengepel lantai rumah dan menyusun tumpukan kardus di gudang. Seseorang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah dan juga merawat orang lain disebut sebagai juru rawat (atau dalam bahasa Jermannya, Pfleger(in)). Juru rawat ini mirip seperti suster di Indonesia, mereka memiliki pendidikan khusus untuk merawat orang disabilitas. Biaya untuk Pfleger(in) harus ditanggung sendiri atau sebagian bisa ditanggung asuransi kesehatan dari negara.

Untuk sehari-hari, orang disabilitas di Jerman memiliki bantuan langsung dari infrastruktur. Contohnya, tempat parkir khusus, bus khusus bagi para disabilitas  dan kebutuhan yang lain.

Sebelumnya, Jokowi menilai fasilitas umum untuk disabilitas di komplek Glora Bung Karno (GBK), sudah mencapai 80 persen dalam kategori baik. Presiden Jokowi mendorong seluruh kabupaten, kota, dan provinsi untuk membangun fasilitas umum yang ramah dengan disabilitas. Presiden Jokowi juga mendorong pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dengan meminta Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha. Sehingga penyandang disabilitas mendapatkan peluang untuk maju, meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.

Aksi Jokowi yang belajar bahasa isyarat berhari-hari dan menggunakannya pada pembukaan Asian Para Games 2018 membuktikan bahwa Jokowi peduli dengan penyandang disabilitas dan berupaya agar bahasa isyarat dapat diakui publik sehingga Indonesia bisa meningkatkan dan memberdayakan kepedulian terhadap sesama meskipun dia penyandang disabilitas.

Mahasiswa Univ. Indonesia


Presiden Joko Widodo kembali mencuri panggung dan mengundang decak kagum dunia internasional. Dalam pidato sambutan pada Pertemuan Tahunan IMF World Bank di Nusa Dua Bali, Jokowi menganalogikan situasi perang dagang saat ini dengan serial film Game Of Throne.
Pidato ini tentu saja langsung mengundang tepuk tangan bahkan standing ovation dari delegasi yang hadir saat itu. Mengangkat tema film sebagai analogi dalam pidato yang dibawakan bukanlah kali pertama dilakukan Jokowi. Trik ini pertama kali sukses dilakukan pada pidato di Word Economic Forum on ASEAN di Vietnam September 2018 lalu, Jokowi menganologikan perang dagang dengan film Angevers: Invinity War.

Bahkan di semester kedua tahun ini, Jokowi telah beberapa kali mengundang perhatian dunia internasional, yang pertama tentu saja aksi memukau Jokowi dalam upacara pembukaan Asian Games 2018 yang mengantarnya menjadi global trending topic di linimasa Twitter.

Membahas pidato ala Game of Throne Jokowi, pidato dibuka dengan menyinggung krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008. Ia mengucapkan terima kasih bahwa “berkat langkah-langkah kebijakan moneter dan fiskal yang luar biasa, yang membutuhkan keberanian politik yang besar, saudara-saudara para pembuat kebijakan, telah berhasil menyelamatkan dunia dari depresi global yang saat itu sudah berada di depan mata,.

 Namun, ia lantas mengingatkan: 10 tahun berlalu, perang dagang akhir-akhir ini datang mengguncang. Dari situ, masalah-masalah ekonomi dunia semakin membesar, layaknya bola salju yang terus menggelinding. Depresi global yang berhasil dihindari satu dekade silam bukan tak mungkin akan jadi aral pada masa depan. “Dengan banyaknya masalah perekonomian dunia, sudah 
cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa: Winter is Coming.”

Membahas perang dagang sendiri, Presiden Jokowi menjelaskan penyebabnya: hubungan antara negara-negara ekonomi maju mengalami keretakan, tingkah pola mereka semakin lama terlihat seperti para keluarga yang bertikai dalam serial Game of Thrones.

Seluruh delegasi, tamu negara, dan media yang hadir lantas bertepuk tangan. Namun pujian mereka terhadap pidato Presiden Jokowi belum selesai sampai di situ. Jokowi melanjutkan pidatonya. Setelah Winter is Coming yang jadi slogan keluarga Stark, ia membicarakan hal-hal lainya dalam Game of Thrones yang menurutnya berhubungan dengan keadaan perekonomian dunia saat ini. Mulai dari The Iron Thrones, Great House, juga Evil Winter.

Jokowi menganalogikan negara-negara maju sebagai “great houses” yang sedang berjaya. Sementara itu “houses” lainnya mengalami kesulitan. Ia lantas menyebutkan bahwa di saat para negara maju itu sibuk bertarung untuk memperebutkan kekuasaan, “evil winter” dari utara datang dengan membawa kehancuran. Dalam ajang Pertemuan IMF – Bank Dunia yang bertaraf internasional, para negara peserta tentunya akan mengirim pakar ekonomi sebagai delegasi mewakili negara masing-masing. 

Sudah tentu topik yang akan dibahas pun akan penuh dengan istilah-istilah dan konsep ekonomi kurang familiar bagi orang awam. Untuk mengatasi kendala tersebut, salah satu caranya adalah dengan membumikan bahasa ekonomi ke dalam budaya populer sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan dengan masyarakat umum.

Mengambil sesuatu yang familiar dengan audiens (misalnya superhero, karakter film atau video game) dan menautkannya dengan ilmu pengetahuan atau wacana ilmiah - yang mana hal ini tidak mereka sukai - memungkinkan mereka untuk memasuki dunia ilmiah tanpa harus dihalangi oleh tembok tak kasat mata.

Jokowi menghadirkan pesan inspiratif agar dunia terus bertumbuh melalui optimisme dan berkeadilan. Secara tidak langsung ada makna tentang menghindari untuk merendahkan bangsa lain sekaligus mengangkat harga diri bangsa. Perang dagang yang selama ini masih terjadi saat AS menetapkan tarif pada China, dan terus berlanjut dengan saling balas membalas pada tarif bea masuk barang import yang tinggi China kepada AS.

Konflik perdagangan antara negara lain, yang seperti kita ketahui menjadi imbas secara tidak langsung pada negara lainnya. Presiden Jokowi juga menjelaskan kondisi ekonomi dunia seperti serial film 'Game of Thrones'. Perang dagang yang terjadi seperti perseteruan antar-Great Houses yang ingin mengambil alih The Iron Throne.

Dan setelah pidato Jokowi selesai, tidak hanya bertepuk tangan, sebagian delegasi, tamu negara, dan media yang hadir dalam acara tersebut melakukan standing ovation. Jim Yong Kim, Presiden Bank Dunia, dan Christine Lagarde, Managing Director IMF, pun tak luput mengangkat topi. “Ini saatnya kita pulang karena kita tak bisa lebih bagus dari itu (pidato Presiden Jokowi),” kata Jim Yong Kim. Sementara itu, Chirtine Lagarde menyebut “Presiden Jokowi luar biasa, sudah meningkatkan standar pidato kita.”

Alasan delegasi, tamu negara, dan media memberikan pujian tentu dapat dimengerti: Pidato Presiden Jokowi tepat sasaran, analoginya tentang Game of Thrones dinilai sesuai dengan kondisi dunia yang sesungguhnya. Penggunaan ikon budaya populer bisa menjadi medium yang sangat baik dan tepat, karena mereka mewakili akses yang tanpa batas untuk kepentingan masyarakat umum.

German Permana
Pemerhati Masalah Sosial dan Politik



Setelah mendapat banyak kritik dari berbagai pihak, pemerintah melalui 14 BUMN menandatangani perjanjian kerja sama investasi dengan berbagai perusahaan internasional untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Kerja sama ini disepakati dalam salah satu rangkaian acara Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali.

Sebelumnya, ajang pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia (World Bank) di Bali dinilai sebagai pemborosan dan pesta pora di saat Indonesia menghadapi rentetan bencana alam Lombok dan Sulawei Tengah.

Menteri BUMN Rini Soemarno, dalam sambutannya di hadapan para investor saat Signing Ceremony Indonesia Investment Forum 2018 mengatakan, siang itu, Kamis, 11 Oktober 2018, telah dilaksanakan kerja sama penandatanganan investasi dan pembiayaan antara 14 BUMN dengan investor dan lembaga keuangan untuk 19 transaksi dengan nilai kesepakatan mencapai 13,5 miliar dollar AS atau setara Rp 202 triliun.

Rini menjelaskan, jenis investasi yang disepakati dalam kerja sama ini terdiri atas strategic partnership, project financing, dan pembiayaan alternatif melalui pasar modal. Untuk sektor proyek infrastruktur yang termasuk dalam kerja sama investasi ini di antaranya migas, hilirisasi pertambangan, pariwisata, bandar udara, kelistrikan, pertahanan, jalan tol, hingga manufaktur.
Setelah Rini menyampaikan sambutannya, puluhan investor bersama masing-masing direktur utama BUMN terkait menandatangani perjanjian kerja sama secara serentak. Turut hadir dalam penandatanganan perjanjian ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Berikut rincian 19 transaksi hasil kerja sama investasi tersebut :

GMF AeroAsia dengan Airfrance Industries KLM Engineering and Maintenance (nilai investasi 400 juta dollar AS)

GMF AeroAsia dengan PT China Communication Construction Indonesia (nilai investasi 500 juta dollar AS)

Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (nilai investasi mencapai 248,4 juta dollar AS)

Menjangan Group bersama ITDC dengan Amorsk Group (nilai investasi mencapai 310 juta dollar AS)

PT Wijaya Karya (Persero) bersama ITDC dengan Menjangan Group (nilai investasi mencapai 198 juta dollar AS)

PT Pindad (Persero) dengan Waterbury Farrel (nilai investasi mencapai 100 juta dollar AS)
PT Aneka Tambang Tbk dengan Ocean Energy Nickel International Pty Ltd (nilai investasi 320 juta dollar AS

PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) dengan Alumunium Corporation of China Limited (nilai investasi 850 juta dollar AS)

PT KAI (Persero) dengan Progress Rail (nilai investasi mencapai 500 juta dollar AS)

PT Boma Bisma Indra (Persero) dengan Doosan Infracore Co. Ltd (nilai investasi 185 juta dollar AS)

PT Jasa Marga (Persero) Tbk bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Otoritas Jasa Keuangan (nilai investasi 112 juta dollar AS)

PT Jasa Marga (Persero) Tbk bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan AIA, Allianz Life, IIF, Taspen, dan Wana Artha (nilai investasi 224 juta dollar AS)

PT Pertamina (Persero) dengan CPC Corporation Taiwan (nilai investasi mencapai 6,5 miliar dollar AS)

PT PLN (Persero) dengan KfW (nilai investasi 150 juta euro)

PT Hutama Karya (Persero) dengan PT Bank Mega Tbk (nilai pinjaman untuk investasi 523 juta dollar AS dan pinjaman CDS 392 juta dollar AS)

PT Hutama Karya (Persero) dengan Permata Bank, ICBC, dan MUFG bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (nilai fasilitas pembiayaan mencapai 336 juta dollar AS)

PT Hutama Karya (Persero) dengan Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (nilai pinjaman untuk investasi mencapai 684 juta dollar AS dan pinjaman CDS mencapai 388 juta dollar AS)

PT Sarana Multi Infrastruktur dengan Maybank Indonesia (sharia cross-currency hedging dengan coverage value 128 juta dollar AS)

PT Angkasa Pura II bersama Danareksa Sekuritas dengan calon investor yang masih dalam proses bidding (strategic partnership di industri kebandarudaraan dengan nilai investasi mencapai 500 juta dollar AS). Andri Donnal Putera (Reporter)





Oleh:
Hasan Zebua

Berbicara tentang suatu program, tidak mungkin program itu dibuat tanpa ada manfaat dan keuntungan dari yang membuat. Sama seperti pemerintah Indonesia, seluruh kebijakan maupun program yang telah direncanakan pasti memiliki tujuan dan dampak yang bermanfaat. Sekarang dunia sedang menghadapi permasalahan yang sama, yakni nilai tukar dollar yang terus menguat, begitu juga Indonesia tentu sedang menghadapi hal yang sama.

Pertemuan IMF di Bali pasti akan memberikan dampak positif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, menjelang Pilpres 2019 banyak pihak oposisi pemerintah yang menganggap bahwa kegiatan ini tidak tepat, padahal pengajuan kegiatan ekonomi ini dilaksanakan sejak pemerintahan Presiden SBY. Hal ini sama seperti pepatah “pohon yang semakin tinggi akan semakin kuat terpaan anginnya”. Semakin maju ekonomi Indonesia tentunya akan semakin banyak isu yang tak jelas untuk dibahas.

Terbukti, pelemahan rupiah terhadap dollar jauh lebih sedikit dibanding negara lain. IMF menganggap bahwa ekonomi dan nilai tukar Rupiah terkelola dengan baik, seperti yang disampaikan oleh Kepala Ekonomi IMF Maurice Obstfeld, bahwa Indonesia bahkan menjadi contoh ekonomi yang sukses saat menghadapi ketidakpastian situasi ekonomi global saat ini. Sehingga lewat pertemuan tahunan IMF-World Bank selain mencari manfaat untuk Indonesia, Indonesia juga ingin menyampaikan pesan kepada ekonomi global bahwa Rupiah itu kuat.

Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali  dihadiri oleh sejumlah gubernur bank sentral dan menteri keuangan dari berbagai negara. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai tuan rumah untuk menyampaikan berbagai macam ide dan membahas situasi ekonomi dunia, termasuk diskusi terkait kebijakan-kebijakan negara di dunia, dan perkembangan teknologi.
Selain itu, menurut Mantan Menteri Keuangan RI, Chatib Basri, Indonesia dapat memanfaatkan pertemuan tahunan tersebut untuk memasukkan agenda global sehingga Indonesia akan berperan pada tingkatan level global. Kemudian, tidak ada hubungan antara utang Indonesia dengan menjadinya Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan tahunan tersebut terdapat beberapa isu yang diangkat, yakni pertama, adanya penguatan International Monetary System (IMS). Kedua adalah isu perkembangan ekonomi digital yang dipengaruhi oleh berbagai resiko. Ketiga adalah pembahasan mengenai bagaimana solusi kebutuhan pembiayaan infrastruktur di negara berkembang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Serta isu keempat yang akan diangkat ialah mengenai sistem ekonomi dan keuangan syariah. Tentu hal ini akan memberikan manfaat tersendiri bagi pemerintah Indonesia karena akan dapat belajar dari permasalahan-permasalahan yang telah dihadapi oleh berbagai negara di dunia, sehingga Indonesia akan dapat mengambil langkah yang tidak gegabah dan strategis tentunya dalam menghadapi permasalahan ekonomi pada masa selanjutnya.

Menurut Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, terdapat manfaat nyata yang didapatkan Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan IMF-World Bank 2018 di Nusa Dua, Bali, yakni Indonesia akan mendapatkan dampak positif dan memperbaiki citra Indonesia di mata 189 negara lain karena bisa menjadi negara yang memberikan pengaruh pada suatu pemikiran di kancah global. Kemudian memupuk suatu reputasi negara menjadi negara well governance yang dikelola dengan baik, well manage yang dikelola dengan baik, serta membagikan pengalaman yang bisa dibagikan kepada negara lain untuk mencari jalan terbaik.

Selain itu pada kesempatan kali ini, Indonesia dapat menyuarakan suatu instrumen yang bisa menjadi rujukan bagi seluruh negara yakni menyuarakan tentang asuransi bencana. Hal ini muncul ketika Indonesia dua kali berturut-turut dilanda musibah gempa dan tsunami. Kemudian,  pemerintah bisa menawarkan sejumlah proyek pembangunan ke seluruh investor yang hadir di acara IMF-WB 2018. Serta di sisi ekonomi, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 1,1 triliun atau lebih besar dari anggaran yang dikeluarkan. Keuntungan itu didapat dari para tamu yang membawa keluarganya dan menghabiskan biaya kehidupan di Bali, mulai dari pembayaran sewa hotel, hingga pembelian produk UMKM di Bali.

Seharusnya kita patut bangga dan bersyukur karena sudah sejak lama kita menginginkan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 karena tidak sembarangan negara yang dapat mengajukan hal tersebut. Selain itu, kita telah memperjuangkan tuan rumah ini sejak pemerintah presiden SBY sehingga tidak ada yang perlu disalahkan. Sebaiknya, semua pihak harus mendukung program ini, mendukung pemerintahan Jokowi yang tengah membangun citra terbaik Indonesia di mata dunia karena pertemuan IMF-World Bank 2018 ini akan memberikan dampak yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung.



Pernyataan Pers, Hendardi, Ketua SETARA Institute (10 Oktober 2018)

Soal Ratna Sarumpaet

 Pemeriksaan M. Amien Rais sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana kebohongan yang dilakukan Ratna Sarumpaet adalah proses hukum biasa yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam mengungkap kebenaran suatu peristiwa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya-upaya menggeser persoalan hukum menjadi persoalan politik tidaklah relevan.

Dukungan yang diberikan oleh yang menamakan diri Alumni PA 212 pada pemeriksaan hari ini telah memantik dan mendorong persoalan hukum biasa ini berpotensi menjadi persoalan politik yang dipicu oleh politisasi yang dilakukan oleh M. Amien Rais dan pendukungnya, dengan menyebarkan berbagai ancaman. Sebagai warga negara M. Amien Rais mesti menyikapi pemanggilan pemeriksaan ini sebagai proses hukum normal dalam kerangka penegakan hukum.

Ancaman membongkar kasus-kasus di KPK, ancaman penggantian Kapolri M. Tito Karnavian dan provokasi kebencian berdasarkan etnis dan agama yang muncul dalam pernyataan-pernyataan M. Amien Rais dan pendukungnya merupakan manuver politik yang tidak memberikan keteladanan pada warga negara, untuk mematuhi prosedur-prosedur hukum. Ancaman-ancaman itu tidak relevan dengan kasus yang sedang dialami Ratna Sarumpaet dan justru menggeser persoalan hukum biasa menjadi persoalan politik. Politisasi itu justru datang dari pihak Amien Rais yang ditujukan untuk melindungi dirinya secara berlebihan. Padahal Amien Rais hanya dimintai keterangan sebagai saksi. Meski demikian, upaya Amien Rais membongkar kasus-kasus KPK dan mengkritisi kinerja Polri merupakan hak yang bersangkutan dan tidak bisa dipersoalkan.

 Publik mafhum bahwa dinamika menjelang Pemilu 2019 telah menyulut berbagai ketegangan yang justru dipicu oleh elit politik. Kontestasi politik hendaknya menjadi pesta riang gembira, karena di sanalah rakyat bisa menunaikan haknya untuk menentukan pilihan secara merdeka.


Jakarta - Tuntutan Amin Rais untuk pencopotan  Kapolri Jend Tito Karnavian berikut aksi kawal massa PA 212 di saat pemeriksaan yang bersangkutan di Mapolda Metro Jaya (Rabu,10/10/2018), sangat jelas, sebagai upaya “memperkeruh” kondisi stabilitas politik dan sekaligus merupakan bentuk “intimidasi politik” terbuka terhadap institusi kepolisian, yang saat ini tengah menyidik kasus berita bohong (hoaks) atas Ratna Sarumpaet. Mengungkit kembali sebuah kasus yang sudah inkrah, dan lalu menudingkannya secara sembrono kepada Kapolri Jend Tito Karnavian, tak lebih dari sekadar bentuk pengalihan isu yang bertujuan untuk menekan Kapolri guna membuka ruang negosiasi yang tidak perlu.

Harusnya, secara tenang dan jantan, Amin Rais cukup memenuhi panggilan penyidik Polri sebagai saksi atas kasus hoaks Ratna Sarumpaet. Seorang tokoh sekaliber Amin Rais yang juga mantan Ketua lembaga tertinggi negara MPR, seyogyanya memberi sikap teladan di dalam proses penegakan hukum di Indonesia dengan cara mendukung kerja penyidik kepolisian agar kasus hoaks Ratna Sarumpaet menjadi terang benderang ke masyarakat.

Persoalan hoaks Ratna Sarumpaet telah menjadi salah satu sumber gangguan ketertiban nasional khsusnya menjelang Pilpres 2019. Adalah hal lumrah bila Kepolisian memberikan prioritas perhatian atas kasus ini guna  menghindari eskalasi dampak kasus yang bisa berbuntut pada konfliks horizontal di masyarakat. Penentuan posisi Amin Rais sebagai saksi kunci dalam kasus hoaks Ratna ini juga merupakan hal yang biasa dalam hukum acara penyidikan Polri karena yang bersangkutan adalah salah satu pihak yang pertama mengetahui, bertemu dan berdiskusi dengan Ratna sebelum Ratna mengakui  kebohongannya ke publik yang kemudian melahirkan kontroversi yang menggangu stabilitas politik kita.

Maka, pola pengerahan massa berikut desakan Amin Rais atas pencopotan Kapolri Tito Karnavian --yang dikaitkan pada dugaan yang spekulatif-- di saat penyidik Polri melakukan tugas penyidikan sangat bermakna sebagai manuver picik upaya politisasi kasus hukum hoaks Ratna serta intimidasi terbuka terhadap lembaga penegak hukum Kepolisian.

Masyarakat berharap agar Polri tetap teguh, tidak terbelah dan tidak terpancing oleh intimidasi politik bersifat eksternal seperti yang dilakukan oleh Amin Rais dan pengikutnya. Masyarakat menginginkan agar penyidik Polri memiliki komitmen yang tinggi untuk melanjutkan proses penyidikan atas kasus hoaks Ratna ini dengan memanggil semua pihak terkait, sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHAP,  agar konstruksi kasus ini terang benderang ke masyarakat. Menggiring kasus hoaks Ratna ke ranah hukum yang bebas dari spekulasi liar akan berkorelasi terhadap pemeliharaan iklim kamtibnas di masyarakat menjelang Pilpres 2019.

oleh
Dr. Kastorius Sinaga
Sosiolog dan Ketua Divisi Hukum, Advokasi dan Migrant Care ,ReJo (Relawan Jokowi)


Oleh: Shenna Faradilla

IMF-WB Annual Meetings (AM) adalah pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur IMF dan World Bank. Annual Meetings dilaksanakan setiap tahun pada awal Oktober di headquater IMF-WB di Washington DC, AS selama dua tahun berturut-turut. Sementara untuk tahun berikutnya, Annual Meetings dilaksanakan di negara anggota terpilih. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global serta isu-isu terkini, antara lain: pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi internasional dan isu-isu global lainnya.

Pada bulan Oktober 2015, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah IMF-WB Annual Meetings 2018 (AM 2018). Pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) di Nusa Dua, Bali, mulai digelar sejak Senin 8 Oktober hingga 14 Oktober 2018.

Pertemuan ini merupakan salah satu ajang berkelas dunia yang paling besar. Sebanyak 34.000 peserta termasuk Gubernur Bank Sentral dan menteri keuangan dari 189 negara, swasta, lembaga non pemerintah, akademisi, dan media menjadi bagian dalam perhelatan IMF-World Bank Annual Meeting 2018. Melalui momen ini, Indonesia tentu mendapatkan banyak dampak positif sebagai tuan rumah. Seperti yang dikutip dari BI.go.id, ada dua manfaat bagi Indonesia yang bisa didapatkan dari adanya acara IMF yang diselenggarakan di Bali tersebut, yakni manfaat ekonomi jangka pendek dan manfaat ekonomi jangka panjang.

Manfaat Ekonomi jangka pendek dalam penyelenggaraan IMF-WB AM 2018 adalah biaya penyelenggaraan IMF-WB AM 2018 sepadan dengan potensi penerimaan devisa dari kehadiran dan aktifitas tambahan dari seluruh peserta sebelum, selama dan setelah IMF-WB AM 2018. Potensi penerimaan devisa tersebut berasal dari Pertemuan (Private Sector), Transportasi & Akomodasi, Makanan & Minuman, Belanja & Hiburan serta Wisata (Alam & Budaya).

Sedangkan Manfaat ekonomi Jangka Panjang yang dapat dihasilkan melalui penyelenggaraan IMF-WB AM 2018, berupa: knowledge-transfer atau pembelajaran mengenai penyelenggaraan international event, laIu ada investasi dan perdagangan dimana makin dikenalnya produk dan peluang investasi serta transaksi perdagangan, dari segi pariwisata yakni dapat meningkatan kunjungan wisatawan ke 10 destinasi utama Indonesia serta dari segi leadership yakni kepemimpinan Indonesia untuk penyelenggaraan international event dan pembahasan isu-isu global.

Walaupun banyak dampak positif atas terselenggaranya event international di Bali tersebut, Namun tetap saja banyak perbincangan yang lagi-lagi menyudutkan pemerintah. Salah satunya adalah tentang besaran anggaran yang digunakan pemerintah untuk menyelenggarakan IMF-WB di Bali dinilai terlalu mewah.

Namun, anggapan tersebut tentu dibantah oleh Pemerintah. Panitia pelaksana, mulai dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Menteri Kominfo, Menko Kemaritiman dan Menko Perekonomian mengungkapkan telah menggunakan anggaran sehemat mungkin. Pihak panitia juga menegaskan seluruh delegasi yang diundang mengeluarkan biaya akomodasi mulai dari penyewaan kendaraan hingga penginapan ditanggung oleh masing-masing peserta. Hal yang sama juga diungkakan oleh Ketua Panitia Nasioanal Pertemuan tahunan IMF di Bali, Luhut Binsar Panjaitan bahwa estimasi nominal yang terpakai untuk penyelenggaraan adalah Rp 566 miliar. nominal Rp 566 miliar itu murni untuk penyelenggaraan acara yang memang dikeluarkan Indonesia sebagai tuan rumah. Adapun untuk biaya hotel tidak ditanggung oleh tuan rumah, melainkan dari masing-masing partisipan yang telah mendaftar untuk ikut acara ini.

Presiden Jokowi juga ikut menegaskan bahwa sebagian besar anggaran dari pemerintah bukan spesifik untuk acara IMF-WB saja, melainkan dialokasikan untuk pembenahan infrastruktur penunjang di Bali selaku tuan rumah. Dengan demikian, pembenahan infrastruktur itu bukan hanya dinikmati delegasi IMF dan World Bank saja, namun juga oleh masyarakat umum. Jokowi menambahkan, kehadiran partisipan juga diharapkan mendongkrak destinasi wisata di Bali yang otomatis meningkatkan devisa negara. Ia juga mengingatkan bahwa pertemuan itu menjadi incaran sejumlah negara. Artinya banyak negara yang menginginkan pertemuan itu dilaksanakan di negaranya. Sebab, pertemuan seperti itu memberikan banyak keuntungan bagi negara tuan rumah.
Adanya perbincangan lain yang menuding bahwa pemerintah dianggap tidak fokus terhadap penanganan bencana Lombok dan Palu juga ikut menjadi sorotan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah tentu tetap fokus menangani para korban dan daerah terdampak bencana. Fokus ini tidak berubah meski Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia. Bantuan kemanusiaan tentu tetap dilakukan Pemerintah. Selain itu, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde juga mengungkapkan, setelah melihat langsung keadaan di Lombok dan Palu, beliau akan meminta uluran tangan seluruh peserta Pertemuan Tahunan.

Kesempatan tersebut akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk sama-sama mendukung Indonesia yang dinilai sudah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan kali ini. Seperti yang diketahui bahwa Anggota IMF sebelumnya telah mengumpulkan dana untuk menyumbang korban bencana di Palu (Sulawesi Tengah) dan Lombok (NTB) sebesar Rp 2 miliar. Sumbangan tersebut akan digunakan untuk penanganan korban gempa dan tsunami di Palu serta perbaikan resort di Lombok.

Kembali Bicara dampak positif, tentunya Indonesia dianggap berhasil dalam mengoptimalkan berbagai potensi wisatanya. Hal tersebut dikarenakan para delegasi/peserta event tersebut membawa pasangan dan keluarganya untuk sekaligus berlibur di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari adanya peningkatan pengunaan hotel yang mencapai 15%. Bahkan tidak hanya hotel, sewa mobil pun ikut mendapatkan keuntungan. Selain dampak positif diatas, diketahui bahwa adanya hampir 2.000 jurnalis dari seluruh dunia yang datang ke Indonesia untuk meliput event Internasional yang mana dengan jumlah jurnalis yang demikian besar, akan mendatangkan eksposur yang besar karena bisa dipastikan dunia akan melihat Bali dan Indonesia selama satu minggu di bulan Oktober 2018.

Tentunya lagi-lagi hal ini akan menguntungkan Indonesia sebagai tuan rumah. Oleh karna itu, hal Inilah yang menjadi wujud dari besarnya eksposur dan perhatian dunia atas pertemuan Internasional IMF-WBG AM 2018 dengan Indonesia sebagai tuan rumahnya.

Penulis adalah Mahasiswi Universitas Serang Raya


Pemilihan Presiden 2019 kembali menghadirkan dua calon Presiden yang sama seperti laga sebelumnya pada tahun 2014, namun dengan nomor urut berbeda. Saat ini, tahapan yang dijalani oleh partai politik pengsuung dan calon Presiden adalah Kampanye yang dibuka tanggal 23 September 2018 dan berakhir pada 13 April 2019. Kampanye dilakukan oleh tiap-tiap paslon untuk mempromosikan dirinya agar terpilih menjadi Presiden Indonesia periode 2019-2024, sehingga pertarungan kampanye menjadi isu panas dan tidak menutup kemungkinan terjadi permainan kotor dalam pelaksanaan kampanye seperti black campaign atau money politics, segala cara dilakukan partai pengusung dan paslon agar dapat memenangkan pertarungan politik.

Dewasa ini, perkembangan masyarakat telah sampai pada masyarakat digital informasi, yang dimaksudkan sebagai masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dari mana pun dan kapan pun bahkan seluruh masyarakat dapat mengutarakan pendapat nya melalui dunia digital dengan alat media sosial. Media sosial juga menjadi pilihan utama bagi para paslon Presiden untuk mengumpulkan suara dan kekuatan demi memenangkan Pilpres 2019.

Ternyata Media sosial juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana berpolitik kotor seperti pelaksanaan black campaign, caranya adalah dengan penyebaran hoax atau berita bohong/palsu yang disebar ke seluruh masyarakat melalui media sosial seperti whatsapp, facebook, twitter, dan Instagram untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon dengan isu yang tidak benar atau dibuat-buat.

Contoh kasus yang terjadi dan masih hangat adalah kasus Ratna Sarumpaet. Seperti yang kita ketahui bersama, kasus ini sangatlah viral, mengapa?. Pem viral an ini dilakukan oleh teman-teman beliau yang merupakan timses Prabowo karena beliau menyalahkan dan menuduh negara dan Pemerintah yang saat ini menjabat telah menganiaya beliau dengan menggunakan media sosial dan melakukan pergerakan solidaritas oleh Hariman Siregar sebagai aktivis reformasi dan aktifis #2019GantiPresiden dengan tuduhan penganiayaan ini dilakukan Pemerintah karena ketidak senangan pemerintah atas kritik yang diberikan oleh Ratna Sarumpaet. Bagaimana bisa sesuatu yang belum jelas asal-usul kebenaran dan belum ada bukti pasti bisa dinaikkan dan menyalahkan pemerintah, tentu ada suatu kepentingan yang diinginkan dan dimanfaatkan dengan mengingat ini adalah tahun politik dan kampanye. Hal ini dapat dijadikan alat untuk mengurangi elektabilitas pasangan lawan politik beliau.

Namun, setelah dilakukan pendalaman oleh Kepolisian negara melalui pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Nico Afinta terbukti bahwa penganiayaan tersebut adalah palsu dan tidak pernah terjadi. Pernyataan Ratna Sarumpaet mengenai penganiayaan yang terjadi di Bandung dan di dalam mobil oleh orang tidak dikenal menjadi kontroversial di kalangan masyarakat dan  politikus.

Hal tersebut adalah contoh bagaimana penggunaan media sosial sebagai media penyampaian kampanye kotor pada Pilpres 2019. Media sosial juga menjadi media kampanye yang benar seperti bagaimana pencapaian pemerintah saat ini dalam membangun daerah-daerah timur yang dulunya tidak diperhatikan pemerintah sebelumnya, dan hal tersebut merupakan fakta yang terjadi pada peradaban saudara saudara kita di Timur Indonesia.

Dalam mengatasi penyebaran hoax dan dampaknya diperlukan peran masyarakat meskipun Pemerintah juga terus berupaya untuk mengurangi penyebaran hoax atau berita palsu dengan cara menyusun undang-undang yang di dalamnya mengatur sanksi bagi pengguna internet yang turut menyebarkan konten negative.

Masyarakat menjadi kunci untuk memberantas hoax dan penyebarannya di Indonesia, caranya dengan berbijak diri dalam menggunakan informasi dan menerima informasi, Septiaji Eko Nugroho selaku Inisiator Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (MAFINDO) dan Ketua Masyarakat Indonesia Antihoax telah memberikan tips yaitu Cermati Alamat Situs, Periksa Fakta, Cek Keaslian Foto, Ikut Dalam Grup diskusi Anti-hoax. The Washington Post juga memberikan tips yaitu Jangan Cuma baca judulnya, Sumber berita, Jangan terkena bias informasi dan legitimasi konten berita terkait.

Oleh karena itu, masyarakat jangan sampai mudah termakan sebuah informasi di media sosial yang digunakan sebagai black campaign, masyarakat harus sadar jika cara kampanye nya saja salah dan tidak benar bagaimana nanti ketika Paslon tersebut menjadi pemenang apa tidak seluruh janjinya adalah hoax belaka bukan hal-hal pencapaian yang telah terjadi dan real.

Ananda Rasti
(Pemerhati masalah sosial)


Oleh : Rifki Saputra

Indonesia merupakan negara yang menjalankan pemerintahannya secara demokratis, artinya setiap rakyat memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup rakyat itu sendiri. Demokrasi memberikan kebebasan kepada setiap rakyat untuk berpartisipasi secara langsung maupun secara tidak langsung (melalui perwakilan) dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Tahun 2019 bagi rakyat Indonesia merupakan tahun yang sangat penting. Pada tahun 2019 Indonesia akan menggelar pesta demokrasi yang menentukan nasib Indonesia 5 tahun mendatang. Namun pesta tidak selalu akan berlangsung dan berakhir dengan kebahagian.

Pengalaman dalam pilkada 2017 masih memberikan kenangan yang buruk terutama pada Pilkada DKI Jakarta. Politik yang diwarnai dengan praktik hitam, dimana hoax, hatespeech bahkan mengangkat  isu SARA.

Pemilu tahun 2019 merupakan salah satu pesta demokrasi yang sangat penting bagi sejarah Indonesia. Bagaimana tidak? Pemilu masih akan dilaksanakan pada tahun 2019 namun suasana politik sudah mulai terasa di tahun 2018. Perkembangan teknologi memberikan keuntungan kepada setiap orang untuk mengakses informasi secara mudah. Media sosial/media online  menjadi sasaran paling mudah digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, baik yang menguntungkan bagi seseorang ataupun menjatuhkan seseorang. Kita semua menyadari hal tersebut dari melihat banyaknya tagar-tagar yang mengarah pada politik tahun 2019 seperti #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi.

Selain kemunculan berbagai tagar, banyak juga konten negatif yang beredar sejak masa kampanye berlangsung. Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa masa kampanye adalah masa yang paling rawan, banyak  konten-konten hoax, provokatif dan saling menjatuhkan antar Paslon demi mendapatkan satu kekuasaan yang dilakukan oleh antar pendukung Paslon.

Media sosial/media online yang dijadikan sebagai sarana utama penyebar hoax karena dianggap paling cepat dan mudah. Seperti halnya kasus Ratna Sarumpaet yang saat ini ditetapkan menjadi tersangka kasus hoax. Memasuki tahun politik 2019, Ratna Sarumpaet cukup aktif mendeklarasikan #2019GantiPresiden. Namun, baru-baru terdengar kabar bahwa Ratna telah melakukan kebohongan publik yang mengakui dirinya telah di aniaya oleh 2-3 orang di daerah Bandung sehingga menyebabkan pembengkakan didaerah wajah Ratna Sarumpaet pada 21 September 2018.

Secara spontan mendengar kabar tersebut, pendukung tim Prabowo melakukan pembelaan melalui konferensi pers oleh berapa tokoh penting termasuk Prabowo sendiri. Kendati hal tersebut, tentunya pemerintah tidak gegabah dan tetap menunggu kepastian dari pihak kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Dalam masa penyelidikan secara tak terduga Ratna secara terang-terangan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan mengakui bahwa kasus penganiayaan di Bandung adalah sebuah berita hoax dan tidak pernah terjadi. Hal tersebut langsung dibenarkan pihak kepolisan melihat dari beberapa bukti hasil penyelidikan di lapangan. Tentu hal ini menjadi pertanyaan bagi publik, kejadian ini dianggap merupakan hal yang tidak normal bagi orang sekelas Ratna Sarumpaet. Ratna yang mengakui bahwa penyebaran hoax yang dilakukannya adalah hal terbodoh yang pernah ia lakukan.

Pasti ada tujuan tertentu dari apa yang dilakukan nya, sungguh mustahil jika seorang Ratna Sarumpaet mengorbankan dirinya tidak untuk mendapatkan keuntungan yang besar dimasa yang akan datang. Meskisaat ini Tim Paslon Prabowo-Uno secara terang-terangan membawa kasus ini ke pihak kepolisian, secara tidak langsung Tim Paslon Prabowo-Uno mendapatkan keuntungan dari kasus tersebut yaitu dapat memetakan lawan dan kawan pada saat Pilpres 2019 mendatang.
(Pemerhati politik)


Oleh : Ridha Azzahra

Sebuah Prestasi bagi Indonesia di tahun 2018 ini, sebelumnya Jakarta dan Palembang menjadi tuan Rumah bagi Asian Games 2018, kemudian masih di kota Jakarta Asian Para Games 2018 sedang berlangsung dan disaat bersamaan Annual Meeting (AM) International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali mulai tanggal 8 Oktober hingga 14 Oktober 2018. terpilihnya Indonesia sebagai tua rumah ajang internasional merupakan pembuktian kepada dunia bahwa Indonesia ada dan mampu disandingkan dengan negara maju lainnya.

Dilansir dalam web resmi AM2018bali.go.id, AM IMF-WB adalah pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur IMF dan WB. Annual Meetings dilaksanakan setiap tahun sekali pada awal Oktober. Sidang Tahunan ini juga merupakan forum pertemuan terbesar bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan di tingkat global, yang mempertemukan pihak pemerintah dari 189 negara, dan pihak non pemerintah yang menguasai sektor keuangan dan ekonomi dunia. yang bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global serta topik pembangunan, termasuk upaya pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi internasional, juga isu-isu global lainnya. Sebanyak 18000 delegasi dari 189 negara akan hadir dalam annual meeting IMF dan World Bank meliputi kepala Negara dan kepala pemerintahan, Gubernur Bank Sentral, Menteri Keuangan, Lembaga Keuangan, media internasional hingga keluarga dari para delegasi akan berkumpul selama 7 Hari di Bali.

Dalam penyelenggaraannya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi pengeluarannya mencapai Rp. 943,5 Miliar. Pengeluaran meliputi akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, hiburan hingga souvernir untuk tamu asing maupun tamu lokal. Selain itu sebelum kegiatan ini berlangsung, pemerintah telah mengucurkan dana untuk pembenahan infrastruktur di Pulau Dewata. Dana tersebut digunakan untuk untuk membangun underpass Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, Patung Garuda Wisnu Kencana, serta Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarbagita Suwung Langkah ini dilakukan selain untuk membuat para tamu nyaman selama berada di Bali selain itu efek dari pembangunan ini dapat dirasakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Jumlah pengeluaran annual meeting IMF – WB yang terbilang besar menjadi kontroversi karena dianggap pemborosan, apalagi ekonomi Indonesia tengah menghadapi tekanan fiskal.

Melihat dari sisi lainnya, biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Annual meeting IMF – WB memang sangat besar. Namun hal itu berbanding lurus dengan keuntungan yang akan diperoleh. Ada keuntungan yang dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh keuntungan yang dapat langsung dirasakan antara lain, naiknya pertumbuhan ekonomi bali tahun 2018 sekitar 5,9 persen hingga 6,54 persen, meningkatnya pertumbuhan ekonomi berasal dari pendapatan masyarakat setempat yang menyediakan layanan jasa pariwisata maupun menyediakan barang seperti souvernir, kerajinan tangan maupun karya seni.

Belanja yang dilakukan para delegasi dan peserta juga diperkirakan memberi potensi penerimaan devisa. Selain itu terbukanya 32.700 lapangan pekerjaan baru di berbagai sektor, seperti Industri layanan (supplier dan vendor), transportasi, pariwisata, hingga pekerja administrasi dan manajemen selama siding berlangsung. Peningkatan ini sejalan dengan banyaknya delegasi yang hadir, belum lagi jika delegasi hadir bersama keluarganya. Oleh karena itu, para penyedia jasa pariwisata menyiapkan rangkaian tawaran paket wisata bagi para delegasi dalam rangka menggenjot pariwisata dalam negeri. Diperkirakan sebagian besar delegasi dan tamu yang hadir dari luar negeri akan menghabiskan waktu lebih lama di Indonesia untuk berlibur, tentunya setelah acara Annual Meeting.

Selain keuntungan yang dapat langsung dirasakan, beberapa keuntungan tidak langsung yang dapat dirasakan antara lain, IMF – World Bank ini juga dijadikan ajang untuk memperkenalkan keindahan dan mempromosikan pariwisata Indonesia. Jadi diharapkan melalui pertemuan ini, kedepannya banyak wisatawan asing yang akan mengunjungi Indonesia baik sekedar liburan maupun berinvestasi di Indonesia. Selain itu momen pertemuan ini dihadiri banyak tokoh penting dari banyak negara, sehingga dapat dijadikan wadah untuk bertukar pikiran pengertahuan mengenai ekonomi dan keuangan serta membangun networking yang lebih luas dan memberikan pengalaman baru bagi Indonesia. Pemerintah juga dapat menyampaikan kepada dunia bahwa perekonomian Indonesia progresif, perekonomian reformasi yang punya daya tahan, ekonomi Syariah-nya modern dan digital economic. Dengan begitu diharapkan Investasi akan bermunculan.

Banyaknya keuntungan yang didapatkan membuat banyak negara bersaing untuk bisa terpilih sebagai tuan rumah Annual Meetings IMF-WB yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali di luar Amerika. Bahkan untuk tahun 2021 mendatang, sudah ada 21 negara yang mendaftar dan bersaing untuk menjadi negara tuan rumah. Annual Meeting yang di adakan di Indonesia merupakan buah perjuangan tim ekonomi Indonesia. Pada tahun 2014, Indonesia mengajukan diri, dan pada bulan Oktober 2015 pada bulan Oktober 2015 Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Annual Meeting IMF-WBG 2018 melalui sejumlah screening yang tidak mudah menyisihkan Mesir dan Senegal sebagai dua kandidat terkuat lainnya.

Oleh karena itu sebagai bangsa Indonesia yang baik sudah menjadi kewajiban untuk mendukung terselenggaranya pertemuan internasional ini, bukannya malah menyebarkan berita bohong (hoax) terkait Annual Meeting IMF-WB yang dapat memecah belah bangsa dan menurunkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia.

(Penulis adalah Mahasiswi Universitas Tulang Bawang)

Ratna Serumpaet berhasil menjadi perhatian publik selama beberapa hari. Wajahnya yang bengkak menjadi obrolan panas di sosial media, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter yang merupakan kanal media paling aktif membicarakan isu tersebut. Konfirmasi pertama disampaikan oleh politisi Partai Gerindra Rachel Maryam pada pukul 10.51 WIB siang.

Melalui akun Twitter-nya @cumarachel, ia menyebut bahwa kejadian penganiayaan itu benar adanya.  Ia juga menjelaskan bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 21 September 2018. Bukan hanya Rachel Maryam, sejumlah politisi yang dikenal dekat dengan Ratna juga menyampaikan rasa simpati dan kekhawatiran terhadap aktivis yang dikenal sering mengkritik pemerintah ini. Namun beberapa hari setelah kabar ini keluar, Ratna menggelar jumpa pers di kediamannya di Tebet, Jakarta Selatan. Dalam jumpa pers tersebut Ratna mengaku dirinya telah melakukan kebohongan terkait penganiayaan yang dialami di Bandung sekitar sepekan lalu. Hal yang sebenarnya terjadi, ujar Ratna, wajahnya tampak lebam akibat bedah estetika yang ia lakukan di salah satu rumah sakit khusus kecantikan di Jakarta Pusat.

Pengakuan Ratna tidak hanya membuat publik terkejut namun juga tokoh politisi yang pernah bersimpati terhadapnya, seperti, Rachel Maryam, Fadli Zon, Fahri Hamzah, bahkan Prabowo. Mereka merasa telah ditipu dengan cerita bohong Ratna. Pada hari yang sama, Prabowo mengadakan jumpa pers untuk melayangkan permintaan maaf secara terbuka akibat turut andil dalam menyebarluaskan kabar bohong soal penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet. Dalam jumpa pers tersebut, Prabowo didampingi pasangannya dalam pilpres 2019, Cawapres Sandiaga Uno, Ketua Dewan Kehormatan PAN yang juga mengusung dirinya Amien Rais, serta sejumlah anggota tim pemenangannya. Tidak hanya itu, Fadli zon, Fahri Hamzah, Rachel Maryam, Ferdinand Hutahaean, dan Hanum Rais, juga sempat meminta maaf dan memberikan penjelasan di Twitter milik mereka.

Di sosial media tempat berita ini pertama kali muncul, Twitter banyak bermunculan tagar terkait dengan pemberitaan tersebut seperti #SaveRioDewanto #SaveAtikahSiholan #KoalisiPlastik #KoalisiHoax #KoalisiKardusPlastik hingga #KoalisiPraBohong sempat menjadi trending topik nomor 1 di Indonesia pada kamis 4 Oktober 2018 pada pukul 9.30 WIB hingga 10.47 WIB. Ini merupakan respon kekecewaan dan kritik dari masyarakat kepada koalisi Prabowo-Sandi yang tergesa-gesa dalam bertindak sehingga ikut menjadi Koran Hoax. Tanggapan lain dari masyarakat adalah penetapan 3 Oktober 2018 sebagai ‘Hari Anti Hoax Nasional’ dimana pada saat itu Ratna mengakui kebohongannya. Tujuannya penetapan itu adalah untuk mencegah peristiwa tersebut terulang kembali serta membangun budaya bermedsos yang positif, sebab dari kejadian ini masyarakat mengetahui bahaya hoax terhadap persatuan Indonesia.

Kejadian ini mengundang banyak reaksi dari para politisi, salah satunya adalah Tsamara Amany, ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tsamara menilai Klarifikasi Ratna Sarumpaet menunjukkan bagaimana koalisi ini tidak kompeten untuk memimpin bangsa. Seorang pemimpin tidak seharunya asal menelan informasi. Ia juga menginggung Prabowo yang menggelar konferensi pers soal tuduhan penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet tanpa memverifikasi terlebih dahulu. Sebab sebagai seorang pemimpin harusnya dapat berfikir rasional dan mencari kebenaran dari suatu opini meskipun opini tersebut bersumber dari orang yang ia percaya. Selain Tsamara, Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menyatakan bahwa Kasus Ratna Sarumpaet menyadarkan kita betapa kejinya rekayasa informasi yang dibuat oleh seorang Ratna Sarumpaet didukung oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan-kepentingan berkampanye. Dan sangat disayangkan, kebohongan Ratna Sarumpaet ini telah menyibukan pihak kepolisian dan menguras perhatian publik yang seharusnya lebih memperhatikan kasus bencana dan bersama-sama memulihkan kembali Sulawesi Tengah.

Sekarang masyarakat sudah lelah dengan segala drama politik yang muncul di Indonesia, mulai dari berita bohong (Hoax), Ujaran Kebencian, Fitnah, serta Black Campaign. Banyak netizen yang akhirnya mengaitkan peristiwa ini dengan Hoax yang sering terjadi belakangan ini. Apakah dalangnya sama? Atau hanya kebetulan semata? Yang jelas apapun motif sebenarnya Ratna Serumpaet menyebarkan kebohongan ini, masyarakat sudah mulai kehilangan kepercayaannya dan dengan kejadian ini masyarakat mulai menyadari bahwa sebagai seorang pemimpin seharusnya tidak mudah menyimpulkan sesuatu tanpa bukti dan fakta yang kuat apalagi menuduh pihak lain sebagai penyebabnya tanpa adanya investigasi.

Oleh : Ridha Azzahra
(Penulis merupakan kontributor Nusantara Gate)

Melalui akun Facebooknya, Swary Utami Dewi yang merupakan salah satu lulusan pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta  berhasil menggeparkan masyarakat Indonesia.  Postingan yang diunggahnya adalah foto salah satu tokoh aktivis nasional, Ratna Sarumpaet (RS) dengan wajah bengkak disertai perban di dahi dan mata yang tak sepenuhnya terbuka lebar. Dalam unggahan tersebut, Swary menyelipkan narasi "Apakah karena berbeda maka seseorang berhak dipukuli? Simpatiku buat Ratna Sarumpaet. Katakan tidak untuk segala bentuk kekerasan. #2019tetapwaras." Namun hingga tulisan ini dibuat, konten tersebut sudah tidak dapat diakses dan dihapus oleh pemilik akun.

Dalam waktu sekejap, postingan tersebut langsung diteruskan oleh banyak orang dan menjadi viral. Tak hanya demikian, narasi yang ditulisnyapun  juga memicu berbagai spekulasi. Banyak yang mempertanyakan dari mana asal sumber pertamanya? Akan tetapi tersebarnya skenario ini meberikan keyakinan, bahwa apa yang dialami oleh RS disebabkan adanya penyerangan oleh orang tidak dikenal (OTK) seusai menghadiri acara konferensi internasional di sebuah hotel di Bandung pada 21 September 2018 lalu. Tuturan kronologi tentang ‘pengeroyokan’ yang telah tersusun rapi menjadi headline hampir di semua media online dan media massa nasional. Munculnya berbagai ‘ekspresi empati’ yang sangat bervariasi disampaikan oleh berbagai kalangan, khususnya dari orang-orang yang mengaku sebagai kawan. Tanggapan-tanggapan itu juga dipanasi dengan memberikan kutukan terhadap pelaku pengeroyokan, yang pada saat itu belum ditemukan dan dibuktikan keberadaan serta kebenarannya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, melalui akun twitternya mengatakan, “Jahat dan biadab sekali”.

Kegegeran itu terus berlanjut dan semakin menegangkan, dimana kubu pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak hanya terkesan kebakaran jenggot, namun telah terbakar emosi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Melihat keadaan sang juru kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) nya. Namun, tak tanggung-tanggung, Prabowo yang didampingi Sandiaga dan Amien Rais, beserta para tokoh pendukungnya, langsung menggelar konferensi pers untuk membela tim andalannya dengan mengatakan bahwa tindakan itu sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Serang menyerang opini semakin riuh dan ramai. Pendapat masyarakat pun terpecah belah, ada yang mengafirmasi, ada pula yang memandang itu sebagai sebuah anomali. Perbedaan pendapat itu tidak dapat dipersalahkan ataupun dipersoalkan sebagai sebuah konsekuensi dari nilai demokrasi. Namun, yang menjadi masalah apabila penyampaian argumentasi itu tidak disertai dengan fakta, data, realita atau bukti yang akurat dan pasti. Tuntutan Prabowo dan kawan-kawan tentang kabar pengeroyokan, ternyata mendapatkan kepastian jawaban yang cepat dari pihak Kepolisian. Pada 3 Oktober 2018, Polisi berhasil membuktikan kebenaran melalui hasil penyelidikan mendalam bahwa berita yang selama ini beredar tentang pengeroyokan RS adalah kebohongan. Mulai dari asal usul penyebab dan kronologi kejadiannya dapat dipastikan sebagai buatan semata. Setiap karangan kronologi yang diceritakan berhasil dipatahkan dengan jelas dan gamblang oleh kerja cepat Polda Jawa Barat.

Tak lama setelah rilis pembuktian hasil penyelidikan oleh Kepolisian, RS juga memberikan pengakuan bahwa tidak ada penganiayaan apapun terhadap dirinya. Ia juga mengonfirmasi kabar yang beredar selama ini hanyalah sebuah cerita khayal belaka, yang entah diberikan dari setan mana kepadanya. Sebagian besar masyarakat yang tadinya menghujat siapapun pelaku di balik tuduhan tindak keji itu, langsung berubah 180 derajat, melaknat pencipta hoax, beserta ‘kroni-kroninya’ yang diklaim berdampak dahsyat. Sikap masyarakat ini datang bukan tanpa sebab. Pasalnya, kebohongan yang akhirnya terbongkar itu, mendapat dukungan oleh Prabowo-Sandi dan tim pemenangannya. Setelah kejadian ‘memalukan’ itu, banyak pengagum dan pendukung (di luar tim struktural)-nya menyayangkan sikap Prabowo dan timnya yang terlalu cepat menyimpulkan tanpa memastikan nilai kebenaran sebuah informasi.

Kondisi itu yang kemudian memunculkan berbagai tafsir terhadap ulah kebohongan RS, khususnya di tengah momentum Pilpres 2019 ini yang diperkuat dengan posisi jabatan strategisnya pada tim Prabowo-Sandi. Banyak yang menilai adanya kemungkinan unsur kesengajaan dalam memanfaat kebohongan sebagai strategi pemenangan. Biasanya dalam konteks peperangan atau perebutan kekuasaan, strategi itu dikenal dengan istilah “playing victim”.

Meskipun Prabowo mengakui kesalahan kemarin murni berasal dari dirinya yang terjebak dalam kebodohan, tetapi apabila melihat sepak terjang dan catatan latar belakangnya, termasuk belajar dari pengalaman, masyarakat juga tak sepenuhnya menaruh kepercayaan agar tidak terbodohi untuk kedua kalinya. Tak sedikit yang menuduh Prabowo memang sengaja memanfaatkan ‘cerita khayalan seorang korban pengeroyokan’, yang pada saat itu masih aktif menjabat pada tim inti pemenangan sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan. Penilaian mereka tentu berasal dari hasil refresh dan flashback, atau bentuk pencermatan ulang yang penuh perasaan terhadap pernyataan dan tanggapan Prabowo-Sandi dan timnya yang penuh nuansa kepentingan dan akhirnya berdampak pada kegaduhan. Hal itu kemudian mendorong tim lawan yang merasa dirugikan untuk langsung melaporkan 17 nama orang kepada pihak Kepolisian. Orang-orang tersebut diklaim menyebabkan adanya kerugian immaterial sebagai dampak dari pernyataan-pernyataan yang mereka lontarkan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Masih terkait kebohongan RS, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf juga telah melapor kepada Bawaslu tentang adanya dugaan pelanggaran  terhadap kesepakatan kampanye damai dan anti-hoax.

Terlepas dari bagaimana tafsir dan penilaian publik terhadap maraknya kasus kebohongan, khususnya yang berdampak pada kekacauan dan kegaduhan, merupakan pelajaran yang sangat berharga agar tidak terus terulang di masa mendatang. Segala peristiwa yang terjadi saat ini harus selalu bisa menjadi refleksi, terlebih lagi bagi siapapun yang akan mengawaki negeri ini. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, pemimpin sudah seyogya patut menjadi pedoman dan teladan bagi rakyatnya untuk menjalani kehidupan. Cara bersikap, berucap, dan bertindak tentu akan selalu diperhatikan dan diberikan penilaian. Seorang pemimpin seharusnya tetap tenang, sabar dan tidak terburu-buru untuk memberikan suatu kesimpulan. Dari sebuah kesimpulan mungkin akan keluar sebagai kebijakan, oleh karenanya harus berdasarkan pertimbangan dan perhitungan yang berdasarkan fakta dan data valid di lapangan. Menjadi harapan dan doa bangsa Indonesia, agar kita selalu diberikan keberkahan untuk memiliki pemimpin yang bisa menjadi teladan bagi semua kalangan. Aamiin.

Oleh: Satrio Wibisono
(Pemerhati Masalah Sosial-Politik)

Menjelang Pemilihan Presiden pada April 2019 mendatang, segala persiapan dan usaha dari kedua Paslon sudah gencar dilakukan sejak keduanya resmi mengumumkan deklarasi Capres-Cawapres. Jokowi dan Ma’ruf Amin dengan Prabowo dan Sandiaga Uno telah resmi mendaftarkan diri pada KPU pada 10 Agustus 2018.

 Jika kita sedikit menilik kebelakang, seakan perang  tidak ada hentinya, dimulai dari tahun 2014, yang mana kala itu Indonesia juga menyelenggarakan Pemilu untuk Pemilihan Presiden dengan pertarungan calon yang sama, yakni  Jokowi vs Prabowo. Tentunya, efek yang ditimbulkan pada tahun 2014 tersebut masih sangat jelas terasa bahkan sampai pemilihan tahun ini. Seakan masyarakat Indonesia memang belum “move-on” dan sudah terbagi pada kedua kubu yang berbeda sejak tahun 2014 dulu, yakni Kubu Jokowi dan Kubu Prabowo.
Persaingan sengit yang memang sudah berlangsung sejak dulu itu tentu kini semakin kuat dan besar.

Kedua Paslon bersama Timses masing-masing terus melakukan upaya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Berdasarkan Survei yang dilakukan LSI baru-baru ini, Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin dinilai yang paling berpeluang memperoleh kemenangan telak pada Pilpres 2019 dengan hasil survey sebanyak 58.6%, bahkan hampir mendekati 60%. Tentu, itu merupakan angka yang besar dan memang bisa dikatakan menang telak jika benar-benar terjadi.

Dukungan untuk Jokowi dan Ma’ruf Amin mengalir dari berbagai pihak, setelah dukungan dari 10 Kepala Daerah di Sumatra Barat, dukungan untuk Jokowi – Ma’ruf Amin pun datang dari kalangan muslim. Seperti kita ketahui, Ma’ruf Amin merupakan seorang ulama besar sekaligus ketua MUI Indonesia yang memiliki basis suara dari kalangan muslim yang besar.

Banjir dukungan dari kalangan muslim pada paslon nomor 1 ini ditunjukkan dengan banyaknya deklarasi dari pondok pesantren yang ada di Indonesia, salah satunya adalah adalah dari Banten, yaitu Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Fataniyah. Untuk diketahui, Ma'ruf Amin merupakan putra asli dari Bumi Seribu Kiai Sejuta Santri itu yang juga merupakan cicit dari Syaikh Nawawi al-Bantani yang merupakan seorang ulama Indonesia bertaraf Internasional yang menjadi Imam Masjidil Haram. Tentunya nama besar dikalangan muslim tersebut mampu menyedot suara yang banyak.

Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama yang sekaligus Gubernur terpilih Jawa Timur, Khafifah Indar Parawansa kembali menegaskan dukungannya untuk pasangan Jokowi-Ma`ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019. Selain itu, beliau juga tak menampik bahwa dalam waktu dekat kemungkinan akan mengomunikasikan dukungannya di Pilpres 2019 ini kepada para relawan dan pendukung yang telah memenangkannya di Pilkada Jawa Timur 2018 untuk mendapat suara yang lebih banyak.

Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi - Ma'ruf Amin untuk Sumatra Utara, Ivan Iskandar Batubara mengatakan proses dirinya terpilih menjadi Ketua, tak lekas membuat hubungannya dengan sang sahabat, Sandiaga Uno retak. Menurut Ivan, apa yang dilakukannya ini merupakan hasil ijtihad politiknya, dan ia berharap keputusannya ini membawa kebaikan bagi agama, bangsa dan negara. Bagi Ivan, sifat Jokowi dan KH Ma'ruf Amin yang sabar dan berpengalaman dalam pemerintahan dan organisasi besar merupakan syarat penting untuk mengelola sebuah pemerintahan. Kedekatan Ivan dengan Sandiaga Uno, tidak menghalangi keputusan politiknya dalam memilih Jokowi-Ma'ruf dan menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah Sumatera Utara.

Dukungan lain juga datang dari 1.500 Kiai di Jawa Barat yang siap mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi – Ma’ruf Amin. Menurut Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (PB MDHW) yang dilansir dari Kompas, Hery Haryanto mengatakan, 1.500 Kiai itu berkumpul di Pesantren Al Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat pada hari Rabu (3/10/2018).

Dukungan dari para Kiai ini tentu berperan strategis kepada Jokowi-Ma’ruf. Sebab, para Kiai memiliki pengaruh yang kuat di kalangan masyarakat karna memiliki jamaah yang tidak sedikit dan langsung bersentuhan dengan ummat. dalam tradisi Nahdliyin, kiai tidak sekadar tokoh panutan dalam urusan agama, tetapi juga sebagai rujukan dalam beragam hal kehidupan, termasuk dalam urusan pilihan politik.

Shenna Faradilla
(Penulis adalah mahasiswi Universitas Islam Malang)
Diberdayakan oleh Blogger.