Sebelumnya Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, menyebut Hanum Salsabiela Rais sebagai Cut Nyak Dien masa kini, yang kemudian banyak masyarakat yang keberatan akan pernyataan tersebut karena syarat akan kepentingan politik.

Penyamaan tokoh nasional dengan para tokoh politik saat ini kembali terulang. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini mengunggah video dirinya bersama tim pemenangan dari calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno.

Pada video tersebut, terlihat tim Pemenangan Prabowo-Sandi yakni Dahnil Anzar Simanjuntak, Pipin Sopian, Irene, dan juga Gamal Albinsaid. Dalam video berdurasi 2 menit itu, para tim pemenangan mengungkapkan alasan mendukung Prabowo-Sandiaga.

Dahnil menyampaikan, pendapatnya bahwa sosok Prabowo-Sandiaga seperti duet sosok Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka dinilai adalah bagian baru dari model Bung Karno dan Bung Hatta. Pak Prabowo itu seperti kombinasi Bung Karno dan Jenderal Soedirman. Sedangkan Bang Sandi adalah bagian baru dari Bung Hatta.

Masyarakat jelas keberatan akan pernyataan tersebut. Bahkan Gustika Jusuf Hatta, Cucu mantan wakil presiden Indonesia pertama tersebut tak terima jika kakeknya disamakan dengan Sandiaga Uno. Ia mencuitkan komentar pedas dan mengungkapkan kemarahannya akan Dahnil Simanjuntak.

Gustika marah karena hal ini selalu terjadi setiap Pilpres. Menurutnya, salah satu politisi yang bertanding di ajang Pilpres pasti menggadai-gadai nama Bung Hatta. Ia beranggapan bahwa politisi tersebut tak benar-benar mencontoh nilai-nilai kakeknya namun hanya menggunakan nama Bung Hatta untuk kepentingan politik.

Gustika menilai tidak melihat persamaan karakter Sandiaga dengan Bung Hatta. Sandiaga Uno menurutnya adalah tokoh korporasi sedangkan Bung Hatta adalah tokoh koperasi.

Gustika juga mengungkapkan perbedaan lain antara Bung Hatta dan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno adalah politisi sedangkan Bung Hatta adalah negarawan. Dari situ saja, hal yang paling fundamental sudah berbeda jauh, tidak bisa disama-samakan.

Selain itu, cucu Bung Hatta ini juga berkomentar bahwa selama ini Sandiaga sering asbun atau asal bunyi dalam mengomentari perekonomian. Berbeda dengan Bung Hatta yang selalu memperbaharui ilmu pengetahuan dengan membaca.

Sikap keberatan yang dilakukan oleh Gustika memang sudahlah tepat. Raja Juli Antoni, juga mendukung sikap cucu Wapres pertama Mohammad Hatta yang geram sang proklamator disamakan dengan Sandiaga Uno. Menurut dia, keluarga Muhammad Hatta berhak keberatan jika dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Sedangkan menurut sejarawan Bonnie Triyana, ada hal-hal prinsipil yang hanya ada di Bung Hatta dan tidak mungkin disetarakan dengan orang lain di luar Hatta sendiri, sehingga protes Gustika, dinilai punya dasar kuat.

Saat ini, ditahun menjelang pilpres, identitas Soekarno-Hatta kemudian digunakan untuk membangkitkan sentimen politik dan memikat pemilih.

Karakteristik dari para proklamator yang kemudian ditempelkan pada para politisi itu memang hanya yang di permukaan. Seperti bersih, kharismatis, dan berwibawa. Namun harus melihat sejarah dan latar belakangnya dahulu sebelum membandingkan seseorang.

Sandiaga adalah tokoh politik baru sedangkan Bung Hatta adalah negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa ini. Jelas perbedaannya antara bumi dan langit.

Oleh: M Taufik
Penulis adalah Pengamat Masalah Sosial Politik

Oleh: M Ringgo

Sebagai organisasi trans-nasional, HTI tidaklah berdiri sendiri. Di belakangnya masih ada Hizbut Tahrir Internasional (HT-IN) Tentu saja mereka tak akan tinggal diam setelah HTI dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan segala macam cara HT-IN akan mencari celah untuk menjaga eksistensi jaringan mereka di Indonesia.

Keberanian Banser membakar bendera HTI di Garut membawa begitu banyak hikmah. Kita semua jadi tahu bahwa jaringan eks HTI masih bergerilya dan menunggu momen yang tepat untuk bangkit. Merebut tampuk kepemimpinan di Indonesia.

Mengapa saya berani sebut itu adalah bendera HTI? pertama, pembawa bendera tersebut sudah mengaku simpatisan HTI, kedua pembawa bendera HTI tersebut bukan santri yang diundang dalam acara. Ketuga, dalam peraturan disebutkan bahwa dilarang membawa bendera lain selain bendera Indonesia. Kok nekat? atau memang sengaja ingin menunjukkan eksistensinya?

Namun masih ada sebagian kecil lainnya yang masih ngotot bahwa itu adalah bendera tauhid. Bahkan beberapa tokoh politik ikut menyuarakan bahwa itu bukan bendera HTI. Hal ini tentu saja aneh, mengapa dengan repit repot mau mengurusi hal semacam ini? bukankah mereka terkesan membela HTI? Semakin mereka berkelit, publik akan semakin mengenali siapa saja simpatisan maupun pendukung HTI.

Narasi yang dibangun oleh kelompok HTI, bahwa bendera yang dibakar oleh Banser adalah bendera tauhid. Jubir HTI dengan mengatakan bahwa HTI tidak punya bendera. Padahal fajtanya, sebelum dibubarkan, HTI selalu membawa bendera tersebut dalam sejumlah aksinya.

Saat ini ummat Islam yang tidak terlalu paham soal HTI dan misi menegakkan khilafah di Indonesia pun diseret-seret, diprovokasi bahwa Banser telah membakar bendera tauhid. Banser harus dibubarkan. Lalu setelah itu muncullah ajakan-ajakan fiktif, aksi bela kalimat tauhid. Apa tujuannya? Tentu saja sekedar propaganda.

Aksi bela tauhid? Bela Agama? Tuhan tidak perlu dibela. Pembela tentu saja kedudukannya lebih tinggi derajatnya daripada yang dibela. Lalu dengan membela tauhid bukankah berati orang-irang pembela ini memposisikan kedudukannya diatas kalimat tauhid itu sendiri? Miris, agama hanya dijadikan alat untuk menuju kekuasaan. Simbol-simbol agama digunakan sebagai tameng pembenaran dari segala tindakan-tindakan makar yang mereka lakukan.

GP Ansor yang menaungi banser juga telah merespon kejadian ini dengan bijak. Banser meminta maaf karena telah menimbulkan keributan. Tapi di sisi lain Banser menyatakan dengan sangat jelas, bahwa tindakan penertiban dan pembakaran terhadap bendera HTI adalah sebuah eskpresi spontan, atas dasar kecintaan Banser terhadap bangsa dan tanah air.

Lebih mencurigakan lagi saat aksi bela tauhid jilid 1 yang dilakukan di Patung Kuda dan Kantor Menkopolhukam lalu, di tengah demonstrasi, seorang orator meneriakkan tagar 2019 ganti presiden. Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah banyak melakukan kebohongan dan mengkriminalkan ulama dan dinilai anti-islam. Pemimpin yang bohong mau kita beri kesempatan dua periode atau tidak? Pemimpin yang zolim, halal atau haram?, Pernyataan tersebut kemudian dibalas 'tidak' oleh masa.

Ini yang disebut aksi bela tauhid? Lalu mengapa ujung-ujungnya teriak ganti  presiden? Ujung-ujungnya menyangkut politik? samakah dalang aksi ini denfan dalang deklarasi ganti presiden? jika iya tentusaja aksi bela tauhid ini perlu dicurigai kemana arah dan dalangnya ini.

Kemudian massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) dan unsur lainnya, akan menggelar Aksi Bela Tauhid 211. Aksi jilid 2 ini akan dipusatkan di depan Istana Kepresidenan Jakarta.

Aksi rencananya akan digelar hari Jumat setelah salat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal. Setelah salat, massa akan longmarch ke depan Istana untuk menyampaikan tuntutannya. Kegiatan
juga akan diikuti massa yang diinisiasi oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Perlukah aksi ini? Menurut saya jika tujuannya memang aksi membela tauhid murni tentu tidak efektif. Kepolisian telah mengusut terkait kasus ini dan menyelesaikannya. Jelas secara hukum kasus ini sudah terpecahkan. Kecuali apa bila kasus ini memiliki maksut dan tujuan lain seperti membuat pemerintah chaos seperti aksu 212 lalu. Tentu saja hal ini akan membuat HTI dan dalang dibaliknya tertawa bahagia apabila aksi 211 membuat pemerintah jatuh.

Kita sebagai masyarakat, lebih baik kita tidak usah ikut-ikutan hal seperti itu. Saat ini kondisi bangsa ini sedang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Bencana alam, tsunami gempa serta kejadian pesawat jatuh jauh lebih membutuhkan perhatian kita dibanding hal-hal berbau provokasi politik yang dibungkus dengan isu agama.

Yang perlu kita ingat adalah HTI menginginkan ideologi Pancasila diganti. Organisasi seperti itu sudah selayaknya diberantas. HTI kini mulai menunjukkan eksistensi, namun kita Indonesia sudah sepantasnya kita memperjuangkan negeri ini. Kita tidak boleh lengah dan tertipu oleh tipu daya mereka yang mengatasnamakan agama. Ingat NKRI harga mati!.

Oleh: Rizal Saifulah
Pemerhati Sosial Politik

Kita patut berduka atas beberapa bencana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Meskipun demikian dalam beberapa tahun ini, penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah semakin baik dibandingkan tahun pemerintahan yang lalu.

Dalam tiga tahun ini, pemerintahan Presiden Jokowi telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 34 provinsi dan 479 kabupaten/kota. Hal itu kemudian diikuti dengan capaian lain, seperti fasilitasi penyusunan kajian dan peta resiko bencana di 111 kabupaten/kota, tersusunnya rencana kontigensi pada 11 lokasi dan uji lapangan.
Berikutnya, juga ada fasilitas pembentukan Desa Tangguh Bencana pada 208 Desa di Indonesia, penguatan sumber daya penanggulangan bencana di daerah melalui bantuan logistik dan peralatan 34 provinsi.

Kemudian, juga diikuti dengan pembentukan dan pemberian bantuan peralatan pusat pengendalian dan operasi di 104 lokasi, yakni 22 BPPD provinsi dan 82 kabupaten/kota serta instalasi sistem peringatan dini multiancaman bencana di 30 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Dengan beberapa capaian itu, terdapat penurunan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) dalam beberapa tahun terakhir. IRBI pada 2016 mencapai 146,9, dan berangsur menuru dibandingkan dua tahun sebelumnya yang secara berurutan berada pada posisi 156,3 dan 151,6. Adapun, indeks resiko bencana di 136 kabupaten/kota pada tahun lalu sebesar 159,2.

Kesiapsiagaan pemerintah saat ini dalam penanggulangan bencana terlihat dari penanganan beberapa bencana, seperti ketika terjadi gempa bumi skala besar di Lombok. Serta gempa dan tsunami yang menghantam di Donggala, Palu. Presiden Jokowi dengan cepat memberikan instruksi untuk melakukan penanganan yang maksimal. Instruksi Presiden sudah diteken dan bantuan mulai dicairkan.

Kemudian, Presiden Jokowi juga memperingatkan bahwa dana bantuan harus sampai ke tangan korban, tak boleh ada yang menahan, dipotong, atau dikorupsi. Bila itu terjadi, Presiden tak main-main untuk menghukum dengan sangat tegas. Tidak hanya memberikan perintah, presiden juga langsung bolak-balik meninjau langsung serta mengunjungi masyarakat untuk memberikan hiburan.
Dan jelas nyata terbukti hasilnya, baik itu di Lombok maupun di Donggala berangsur-angsur membaik. Ekonomi di kedua daerah tersebut mulai bergeliat seraya menata yang ada.
Namun sayang, kepedulian pemerintah saat ini dan gerak cepat Jokowi dalam penanggulangan bencana ini, disikapi sebaliknya oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya oposisi. Oposisi menyampaikan pada media bahwa sikap tanggap pemerintahan hanyalah pencitraan pada tahun politik saat ini.

Tentu saja melihat capaian penanggulangan bencana yang dilakulan oleh pemerintah serta tindakan cepat Presiden dalam menangguangi bencana bukanlah suatu pencitraan semata. Bencana terjadi diwaktu yang tidak bisa ditentukan hanya saja saat ini adalah tahun terakhir pemerintah memimpin. Sehingga isu-isu selalu digunakan untuk menyerang presiden saat ini.
Dibandingkan dengan pemerintahan yang lalu, saat terjadi gampa dan tsunami di Aceh, justru Wapres JK dengan lincahnya JK turun ke lapangan, sehingga kala itu muncul istilah “the real president” karena dia lebih cepat bergerak ketimbang presidennnya.

Bahkan disaat akhir pemerintahan lalu, disaat terjadinya berbagai bencana. Bahkan  terjadinya bencana banjir yang melanda Jakarta dan beberapa daerah lainya, membuat banyak masyarakat mengungsi dan berbagai ditribusi logistik menjadi terhambat sehingga berakibat pada macetnya pergerakan ekonomi. Sementara, presiden saat itu justru melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali ditengah banjir yang mengepung. Tentunya hal ini menuai banyak kritik bahwa presiden kurang peka terhadap apa yang sedang terjadi.

Jelas tidak sebanding apabila membandingkan dengan pemerintahan yang lalu. Pemerintah yang lalu saat terjadi tsunami hanya fokus pada penanganan satu musibah saja, bahkan diakhir pemerintahanya saat beberapa bencana terjadi, pemerintah saat itu tidak peka. Jelas berbeda dengan pemerintahan saat ini. Pemerintah saat ini benar-benar teruji, mengurusi gempa NTB, mengurus gempa/tsunami Palu-Donggala, mengurus jatuhnya pesawat Lion. Dan semua bencana ditangani oleh Jokowi dengan cepat dan tanggap hingga mengeluarkan Inpres. Untuk itu mari kita berikan apresiasi kepada pemerintah saat ini, daripada mengkritik dan tidak memberikan solusi lebih baik sejenak kita tundukkan kepala kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana saat ini.


Oleh : Yuda Pramono Andi*
Pengamat Politik

Dalam beberapa waktu belakangan ini, Indonesia tengah mengalami duka yang sangat dalam. Belum selesai dengan duka akibat gempa yang terjadi di lombok, Indonesia harus berduka lagi dengan bencana gempa di Donggala dan tsunami di Palu. Duka ini adalah duka bersama seluruh masyarakat yang masih menganggap diri sebagai bagian dari Indonesia. Dan disamping itu, hal ini juga menjadi tantangan untuk melihat kebersamaan dan persatuan Indonesia.

Sejumlah upaya penanganan segera dilakukan pemerintah dalam membantu evakuasi korban serta pemulihan kota yang tertimpa bencana tersebut. Namun seperti biasa, masih banyak oknum yang dengki dan berusaha memprovokasi ketika ada orang yang sudah berusaha maksimal membantu korban bencana ini. Terkadang sangat menyedihkan ketika suatu momen bencana alam dimanfaatkan untuk kepentingan politik demi menjatuhkan elektabilitas seseorang. Sangat munafik jika para oknum pengkritik ini tidak memiliki tujuan tersembunyi dengan mengatakan penanganan bencana Donggala dan Palu ini lambat.

Banyak dari elit politik sekarang ini yang jarang bercermin diri sehingga tidak sadar bahwa mereka sendiri juga tidak memberikan sumbangsih yang berarti daripada sekedar mencibir. Seorang Fadli Zon baru-baru ini mengatakan, “dalam complex emergencies yang diperlukan adalah kepemimpinan (leadershup) serta law and order. Di tahap ini pemerintah sangat lemah”. Saya terkadang bingung dengan beliau ini, mengapa sampai mencuit pernyataan sedemikian rupa. Pasca munculnya berita bencana Donggala pada 28 september lalu, presiden langsung mengintruksikan kepada Menkopolhukam Wiranto untuk mengkoordinasikan penanganan bencana tersebut. Setelah itu beliau juga menunjuk wakil presiden Jusuf Kalla untuk menjadi ketua penanganan korban bencana tersebut. Hal ini justru sudah sangat menunjukkan betapa leadership seorang Jokowi mampu mengarahkan bawahannya untuk bertindak tanggap. Dan saya bingung di sisi mana seorang Fadli Zon mempertanyakan leadership seorang Jokowi dalam menangani bencana tersebut.

Beberapa politisi yang rata-rata merupakan lawan politik Jokowi seperti Fahri Hamzah, Ahmad Muzani (Sekjen Gerindra) dan beberapa politisi lain juga ikut memperkeruh suasana dengan mengatakan bahwa penanganan bencana ini sangat lambat. Selain itu mereka juga umumnya membandingkan penanganan bencana yang dilakukan Jokowi tidak sehebat SBY. Sebenarnya sangat tidak tepat jika membandingkan dua penanganan di tempat dan masa yang berbeda. Namun jika oknum ini memaksa, perlu diketahui bahwa seorang Jokowi sudah lebih cekatan dibandingkan dengan SBY.

Ketika bencana meletusnya Gunung Sinabung pada 2014 silam, marak muncul hastag #unfollowSBY. Hastag ini muncul sebagai respon masyarakat terutama korban Gunung Sinabung dimana sudah hampir 1 bulan sejak bencana tersebut, mempertanyakan sosok SBY yang merupakan mantan presiden Indonesia akan tetapi belum pernah mengunjungi korban. Hal inilah yang memicu masyarakat sendiri membuat penilaian bahwa SBY tidak peduli dengan korban Sinabung. Beda halnya dengan Jokowi dalam menangani bencana seperti Lombok dan terbaru gempa Donggala-Palu, tidak butuh waktu lama Jokowi segera meluangkan waktu untuk mendatangi lokasi bencana dan mengunjungi para korban bencana. Dan sampai saat ini, belum ada muncul hastag “#unfollowJOKOWI” karena jelas masyarakat bisa melihat sendiri bentuk perhatian dari Jokowi terhadap korban bencana.

Selain itu, bentuk perhatian Jokowi terhadap bencana Donggala-Palu murni lepas dari kepentingan politik. Tidak seperti kunjungan SBY ke Malang untuk mendatangi korban bencana letusan Gunung Kelud pada 2014 silam. Kunjungan tersebut menuai kritik dari sejumlah pengamat, salah satunya pakar komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Bambang Dwi Prasetyo. Dia menilai bahwa kunjungan SBY ke malang bukan atas nama partai, melainkan kunjungan kenegaraan. Namun di sepanjang lokasi kunjungan malah berkisar banyak bendera partai Demokrat. Hal ini dikritik oleh Bambang dimana beliau menilai bahwa dipasangnya bendera Partai Demokrat dalam kunjungan kenegaraan tidak etis dan menunjukkan sikap nepotisme sistem. Bandingkan dengan seorang Jokowi dalam mengunjungi sejumlah lokasi bencana alam. Segala tujuannya hanya untuk membantu korban, tidak pernah terlihat ada unsur politik didalamnya.

Sebenarnya sudah banyak upaya Jokowi beserta jajaran pemerintahannya dalam membantu pemulihan Donggala dan Palu pasca gempa dan tsunami yang lalu. Anggaran sebesar 560M, sejumlah pasukan logistik dari berbagai instansi pemerintahan, pasukan BBM khusus bagi masyarakat, 100 telepon satelit bagi korban bencana dan masih banyak lagi. Namun seperti biasa, masih banyak oknum elit politik yang hidup dengan rasa iri dan dengki yang tidak beralasan. Seharusnya dalam kondisi demikian, sebagai elit di pemerintahan maupun legislatif, beliau-beliau harus memberi saran yang membangun atau bahkan memberikan kontribusi nyata seperti sumbangan, kunjungan langsung, atau apapun yang dapat memulihkan dan mengembalikan motivasi dan moral korban bencana.

Tidak dipungkiri bahwa masih ada sedikit banyak kekurangan dalam pelaksanaan pemulihan Donggala dan Palu, namun pemerintah sudah berusaha keras dan sangat ikhlas dalam memberikan perhatian dan bantuan. Oleh sebab itu, sebagai sesama bangsa Indonesia yang turut merasakan duka tersebut, kita harus bahu membahu. Suatu keputusan yang hebat ketika Jokowi menolak menyatakan bencana Palu sebagai Bencana Nasional. Hal ini akan menghindarkan Indonesia dari bantuan sejumlah negara tetangga yang sering diiringi dengan niat tertentu di Indonesia. Selain itu ini menunjukkan bahwa Indonesia masih kuat dan masih bertahan. Oleh sebab itu, jika tidak mampu memberikan sumbangsih bantuan, jangan memperburuk keadaan. Jika ada yang masih meragukan pemerintah dalam memulihkan Donggala dan Palu, coba bercermin apakah keraguan itu objektif, atau hanya berlatar dari kebencian semata. Karena sebenarnya, Donggala dan Palu Sudah ditangani oleh orang yang tepat.


Oleh: Ricky Putra Syahreza
Mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Padjajaran.

Alam kembali memberi cobaan bagi Indonesia, bertubi-tubi bencana gempa bumi melanda. Mencari pahlawan atau kambing hitam atas kondisi yang porak poranda tentu bukanlah hal yang patut dikedepankan. Jerit ketakutan, isak tangis, dan kepanikan masih terekam jelas dalam ingatan. Sebulah sudah musibah itu berlalu, namun masyarakat Palu, Sigi, dan Donggala tetap kuat untuk kembali bangkit.

Gelombang tsunami dan gejolak bumi seolah berkejaran, menyisakan puing-puing dan tangis ditengah kegelapan. Hati ini perih menyaksikan saudara yang kehilangan sanak saudara hingga masa depan. Ribuan nyawa menjadi korban jiwa. Belum lagi yang mengalami luka-luka, tentu berkali lipat jumlahnya. Tak terhitung lagi harta benda dan aset yang musnah ditelan gejolak alam dan likuifaksi. Hanya keikhalasan dan ketabahan mendalam yang dibutuhkan oleh para handai taulan
Namun negeriku tak hanya cantik alamnya, rasa persaudaraan masyarakatnya menambah keindahan bangsa ini. Apa yang tersisa kini, harus menjadi titik awal bagi warga Palu, Donggala dan Sigi bersiap untuk berbenah. Malam itu juga Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Menko

Polhukam, Wiranto, untuk mengoordinasikan penanganan dampak gempa bumi dan tsunami. Presiden juga memerintahkan Panglima TNI  menangani kondisi pasca gempa terutama yang berkaitan dengan penanganan darurat baik pencarian korban, evakuasi dan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan. Selain itu, Presiden Jokowi juga berkoordinasi dengan Menteri Sosial untuk melakukan upaya tanggap darurat dalam menangani gempa Donggala.

Beberapa jam pasca gempa, tim evakuasi sudah bergerak ke lokasi kejadian yang terdiri dari TNI dibantu oleh Kepolisian dan relawan. Truk-truk yang diisi bantuan makanan dan juga alat rumah tangga juga sudah dikerahkan dari Makassar, termasuk kapal-kapal juga akan dikerahkan untuk bisa mengangkut bantuan ke Palu dan Donggala. Kemensos mengaktivasi sistem penanggulangan bencana bidang sosial, baik bufferstok bantuan darurat, peralatan evakuasi, personel relawan Tagana, maupun kendaraan siaga bencana.

Dalam suasana duka, pemerintah hadir di tengah warga. Itu yang kerap menjadi sorotan media, dari sosok Menteri Sosial yang menggendong anak korban gempa hingga Presiden Jokowi yang ditanya anak bernama Izrael apakah bisa diajak serta ke Jakarta saat berada di lokasi bencana. Anak-anak tidak mungkin berbohong. Kejujuran dan kepolosan mereka itulah yang menjadi  bukti bahwa pemerintah sudah sangat tanggap atasi bencana. Menyentuh tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat fisik-materil semata, melainkan pula mengedapankan keagungan jiwa-jiwa pasca trauma.

Pemerintah tidak berdiri sendiri dalam hal ini. Segenap jajaran yang menyertainya turut serta mengambil tupoksi sesuai dengan bidang yang dikelola selama ini. Perlahan, pembenahan sarana penerangan, transportasi, ketersediaan BBM, serta dibukanya akses komunikasi diupayakan semaksimal mungkin. Tidak lagi berfikir tentang berapa besar kerugian akibat gempa. Pemerintah mengoptimalkan kinerjanya melalui sigapnya Kementrian untuk hadir di lapangan, jejaring BUMN, hingga sektor swasta untuk terus meringankan kondisi pasca bencana di beberapa lokasi sentral.
Belum lagi tingginya nilai gotong royong antar daerah. Inilah wujud nyata bahwa duka Palu, Donggala, Sigi adalah duka Indonesia. Hampir semua pemerintah daerah mengirimkan dukungan bantuan baik itu relawan hingga bantuan untuk pemenuhan kebutuhan korban. Satu persatu pemerintah daerah baik itu setingkat Gubernur atau Bupati atau Walikota menunjukkan wujud nyata empati mereka dengan mengirimkan bantuan. Tentu dalam suasana pemulihan pasca bencana, tidak dicari siapa yang paling getol menunjukkan bantuan dari segi jumlah terbesar.

BNPB menjelaskan bahwa kondisi saat ini di Palu dan Dongga perekonomian masyarakat di Kota Palu dan Donggala sudah mulai berjalan normal. Sinyal telekomunikasi dan internet telah pulih dan pelayanan listrik sudah mencapai 94 persen. Dalam pekan ini, Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan 1.200 unit hunian sementara (Huntara) untuk para korban gempa bumi dan tsunami di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

Hingga saat ini pembersihan kota sudah mencapai 70 persen, pemulihan sistem air minum selesai Desember 2018, namun konektifitas jalan di beberapa daerah masih terputus, ada beberapa jalan yang rusak, jalan yang tertimbun longsor dan sebagainya. Berdasarkan SK Gubernur Sulteng nomor 466/425/BPD 2018, terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2018 masa tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah berakhir dan masa transisi darurat ke pemulihan akan berlangsung selama 60 hari terhitung mulai 27 Oktober hingga 25 Desember 2018.
Penanganan cepat dari Pemerintah sangat berperan penting dalam pemulihan pasca bencana di Kota Palu dan Donggala. Pemulihan tidak hanya dilakukan terhadap sarana dan prasarana umum, namun juga terhadap psikologis masyarakatnya. Dalam kurun waktu satu bulan ini Pemerintah telah berhasil dalam penanganan dan pemulihan bencana di Sulawesi Tengah. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keberhasilan sebelumnya terhadap penanganan dan pemulihan bencana gempa bumi di Lombok.

Dalam beberapa tahun ini, penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah pun semakin baik, dengan begitu, pemulihan masyarakat dan proses rekonstruksi pasca bencana dapat lebih cepat, dalam tiga tahun ini, pemerintahan Presiden Jokowi telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 34 provinsi dan 479 kabupaten/kota. Upaya mitigasi bencana juga didukung dengan istalasi sistem peringatan dini multiancaman bencana di 30 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Upaya tersebut berdampam pada penurunan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) dalam beberapa tahun terakhir. Yang mana pada era kepemimpinan SBY berada pada level 169.40 kini di era kepemimpinan Presiden Jokowi turun menjadi 118.58. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi telah melalukan peningkatan terhadap penanganan dan pemulihan bencana. Dalam pemulihan bencana, kecerdasan emosional menjadi unsur dasar yang harus disertakan. Jangan sampai membantu doa dan materil pun tidak, yang ada malah mencela upaya pemerintah dan membuat gaduh di tengah duka.  (**)

Oleh: Ricky Putra Syahreza
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Padjajaran

Heboh akibat pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid pada acara Hari Santri Nasional oleh beberapa oknum anggota Banser di Garut masih akan berlanjut. Sama seperti isu-isu agama sebelumnya, oknum tertentu akan terus memanfaatkan tanggal cantik untuk menggelar Aksi Bela Tauhid hingga berjilid-jilid. Situasi politik menjelang Pilpres diyakini sebagai latar belakang utama mengapa kasus ini akan terus diupayakan untuk berkembang.

Berdasarkan fakta penyelidikan Polri, bendera yang dibakar anggota Banser NU bukanlah bendera tauhid tetapi bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bendera tersebut memang bermodel sama dengan bendera kelompok teroris dunia seperti ISIS yang sama-sama bertuliskan kalimat tauhid serta berwarna hitam. Bendera itu berwarna hitam karena pihak HTI beranggapan bahwa hitam adalah warna perang pada masa Rasulullah SAW.

PBNU menilai isu pembakaran bendera HTI yang dikemas dengan pembakaran lafal Tauhid merupakan upaya provokasi HTI dengan memanfaatkan peringatan HSN. Isu tersebut bertujuan untuk menghilangkan makna peringatan HSN sebagai sebuah entry point kebangkitan politik kaum santri dan diplintir untuk menyudutkan kaum santri.

Hal ini sesuai dengan temuan investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) PBNU, yang menunjukkan bahwa aksi pengibaran dan pemasangan bendera HTI terjadi di berbagai lokasi yang merata hamper di seluruh wilayah Jawa Barat, seperti Sumedang, Kuningan, Ciamis, Banjar, Bandung, Tasikmalaya, dan lain-lain.

Namun yang memunculkan polemik adalah adanya perbedaan pandangan dan persepsi umat muslim di Indonesia. Kesenjangan pendidikan dan perbedaan pola berpikir mungkin menyebabkan perpecahan tersebut, muslim "konkretis" dan muslim "intuitif". Ketika beberapa oknum Banser membakar bendera HTI, kemarahan  muslim konkretis inipun langsung berkobar karena mereka berpikir bahwa bendera itu identik dengan ketauhidan. Mereka ngotot bahwa yang dibakar adalah bendera Rasulullah, meskipun sudah sangat banyak penjelasan dari ulama-ulama yang muktabar bahwa hadits tentang bendera Rasulullah adalah dhaif.

Sementara muslim intuitif melihat persoalan tersebut secara lebih komprehensif.  Peristiwa pembakaran bendera HTI di Garut terjadi karena adanya penyusup dalam acara HSN yang sebelumnya sudah disepakati bahwa hanya merah putih yang boleh dikibarkan. Namun ketika ditemukan adanya penyusup yang mengibarkan bendera ormas terlarang, beberapa anggota Banser rupanya terprovokasi dan membakar bendera "ormas" terlarang itu. Kegeraman terhadap HTI ini didasari oleh keyakinan bahwa paham HTI yang ingin menegakkan khilafah islamiyah di Indonesia ini sangat berbahaya bagi kelangsungan NKRI.

Permasalahan yang saat ini terjadi di Indonesia adalah jumlah muslim konkretis di Indonesia jauh lebih banyak dibanding muslim intuitif. Parahnya lagi, muslim konkretis tersebut cenderung hanya 'ikut-ikut aja' tanpa mencari kebenaran suatu permaaalahan. Polanya sama, tokoh-tokoh muslim yang kebetulan mempunyai banyak pengikut menyampaikan pendapatnya tentang suatu permasalahan dengan emosi, jamaah-nya pun ikut tersulut kemarahannya kemudian diselenggarakanlah aksi-aksi yang banyak ditunggangi kepentingan politis.

Fakta bahwa ada dorongan politis dalam Aksi Bela Tauhid itu tak bisa disangkal. Beberapa bukti menunjukkan bahwa aksi ini condong ke arah kepentingan politik, dibandingkan membela agama. Hal itu bisa ditelusuri dari beberapa bukti, pertama, inisiator Aksi Bela Tauhid ini rata-rata adalah pendukung Capres-Cawapres tertentu.

Kedua, adanya seruan ganti presiden dari orator aksi. Isu yang dibangun para inisiator Aksi Bela Tauhid pun terlihat menyalahkan pemerintah yang terkesan diam atas insiden pembakaran bendera tersebut. Mereka juga menyebut bahwa pemerintahan Jokowi ini pro-pembakar bendera, sehingga sama saja bahwa rezim Jokowi ini adalah musuh agama Islam dan menjadi musuh umat Islam. Ya, seperti itulah isu yang hendak dibangun.

Antara pembakaran bendera HTI, panasnya linimasa warganet, dan Aksi Bela Tauhid adalah rangkaian yang tak terpisah. Ketiganya diduga kuat bermotif politis, bukan bela agama sebagaimana yang telah digaungkan selama ini. Meskipun telah dibubarkan oleh pemerintah, namun pergerakan-pergerakan anggora HTI telah berhasil menjebak Banser dan mengadu domba umat Islam di Indonesia.

Keberhasilan HTI dalam mengusik Indonesia tercermin dalam peristiwa pengibaran bendera HTI di Poso. Massa Aksi Bela Tauhid menurunkan bendera Merah Putih yang berkibar di halaman DPRD Kab. Poso dan menggantinya dengan bendera HTI. Tidak hanya di halaman DPRD, massa juga mengibarkan bendera HTI di Lapangan Sintuwu Maroso. Entah butuh berapa banyak bendera Merah Putih yang diturunkan sebelum masyarakat sadar bahwa HTI masih ada dan terus berupaya untuk memecah belah umat Islam.

Berkaca pada Aksi Bela Tauhid pekan lalu, aksi tersebut malah menyebabkan banyak sampah kertas, pamflet, ikat kepala, bendera, dan spanduk bertuliskan kalimat tauhid berceceran di jalan bahkan selokan. Lalu apa yang sebetulnya kalian bela ? Kalimat tauhid tidak butuh dibela, yang perlu diperjuangkan adalah bagaimana tauhid bisa kokoh didalam hati kita sebagai pelindung dari syirik dan untuk diamalkan. (**)


rakyatsumut.com - Sejumlah kalangan dinilai tidak jarang melakukan perdebatan dan membuat kondisi tidak kondusif di tengah merosotnya nilai tukar rupiah.

Pengusaha muda dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Selatan, Sona Maesana menyatakan, banyak yang bisa dilaksanakan oleh berbagai kalangan, khususnya yang bergerak dalam bidang usaha seperti pengusaha.

"Misalnya, berusaha untuk membuka lapangan kerja di mana satu pengusaha bisa mempekerjakan setidaknya 5 orang, yang menjadi snow ball effect di mana setiap pekerja setidaknya menghidupi keluarganya dengan anak

dan istri mereka," katanya dalam diskusi tentang peranan pers dalam sosialisasi program pembangunanpemerintah, yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (29/10/2018).

Sona Maesana, dalam kesempatan itu, menunjuk, usaha yang dikembangkan oleh Dicky Reza Wibowo, yang dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa dia punya usaha di bidang katering.

Menurut Sona, yang mulai menekuni agribisnis di bidang penanaman cabai, setiap pihak bisa berkontribusi dalam pembangunan di antaranya dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan khususnya dengan menjadi solusi terhadap banyak pihak.

"Kontribusinya tentu saja dengan menjadi pengusaha, yang mempekerjakan masyarakat, seperti ditunjukkan Dicky Reza Wibowo, sehingga banyak yang keluar dari persoalan ekonomi, khususnya dengan memprioritaskan bidang ekspor dibandingkan impor," katanya.

Peran berbagai kalangan dinilai sangat penting dalam memberikan penjelasan tentang penanganan bencana dan pembangunan.

Khususnya seperti dilakukan pemerintah di kawasan Palu dan Donggala.

Kondisi yang dinilai tidak memadai untuk korban bencana di Palu dan Donggala mengakibatkan banyak warga kehilangan tempat berteduh.

"Mereka bahkan tidak mendapatkan tempat tinggal dan hidup di tengah pengungsian, tapi meski bukan tugas kami, kami dipercaya untuk membangun huntara (hunian sementara) yang masing-masing bisa ditempati oleh 12 kepala keluarga di setiap bagiannya," kata Humas Kementerian PUPR, Warjono.

Menurut Warjono, setiap kepala keluarga dan keluarga mereka bisa mendapatkan tempat berteduh dan melaksanakan kegiatan di kawasan yang sedang dipulihkan tersebut.

"Mereka kepanasan saat musim panas dan kehujanan saat hujan, maka huntara ini bisa menjadi jalan keluar untuk mereka bisa mendapatkan hunian," katanya.

Dalam kesempatan itu, diskusi juga menghadirkan narasumber dari kalangan wartawan yang juga akademisi, Gede Moenanto Soekowati.

"Pers berperan dalam memberikan penjelasan terhadap masyarakat meski kadang-kadang yang menjadi berita menarik adalah bencana seperti gempa
 dan tsunami di Sulawesi Tengah, pesawat Lion Air jatuh, dan sebagainya," kata mahasiswa program doktoral di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) ini.

Menurut Gede Moenanto Soekowati, pers merupakan lentera di tengah banjir informasi yang membombardir publik melalui media sosial.

"Pers berperan meluruskan penyesatan informasi di media sosial dengan melaksanakan fungsi kontrol dan melaksanakan kaidah jurnalistik, dengan prinsip yang di antaranya
Menurut Gede Moenanto Soekowati, pers merupakan lentera di tengah banjir informasi yang membombardir publik melalui media sosial.

"Pers berperan meluruskan penyesatan informasi di media sosial dengan melaksanakan fungsi kontrol dan melaksanakan kaidah jurnalistik, dengan prinsip yang di antaranya diuraikan Bill Kovach tentang 9 elemen jurnalistik," katanya.

Menurut Gede Moenanto Soekowati, pers di antaranya menjadi pilar keempat negara demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Pers adalah lembaga yang menjadi penerangan agar tidak terjadi kesesatan
informasi dengan menjadikan kepercayaan publik sebagai elemen yang harus terus dipelihara," katanya.

Sebelum ini, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang saat ini, sedang membangun 1.200 hunian sementara ( huntara) untuk korban gempa bumi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Pembangunan huntara ditargetkan selesai secara bertahap dan bisa dihuni mulai pertengahan Desember 2018. Keberadaan huntara digunakan sebagai tempat transit pengungsi dari tenda sampai hunian tetap dan relokasi permukiman permanen selesai.
Sementara itu, saat meninjau lokasi pembangunan huntara di kawasan Petobo, Palu, Sulteng, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, 1.200 unit huntara yang dibangun pada tahap pertama ini diproyeksikan bisa menampung 14.400 keluarga.

Huntara dibangun dengan model knockdown berukuran 12 x 26,4 meter persegi, dibagi menjadi 12 bilik.

Setiap biliknya akan dihuni oleh satu keluarga.

"Rencananya, pertengahan Desember pengungsi sudah bisa masuk ke huntara," ujar Basuki melalui keterangan tertulis, yang dikutip Kompas.com.



Dia menyatakan, percepatan pembangunan huntara dilakukan dengan cara menambah tenaga kerja oleh masing-masing kontraktor dari BUMN Karya Cipta, sehingga waktu pengerjaannya bisa ditambah hingga malam hari dengan sistem shift.

Untuk lokasi huntara di daerah Petobo, menurut Basuki, akan dibangun 70 unit dan sudah mulai berdiri 4 unit yang sedang diselesaikan.

Penambahan jumlah unit huntara yang dibangun akan dilakukan sesuai perkembangan data pengungsi yang membutuhkannya.

Adapun biaya pembangunan huntara sekitar Rp 500 juta per unit. Di dalamnya dilengkapi 4 toilet, 4 kamar

mandi, septic tank, tempat mencuci, dapur, dan dilengkapi listrik 450 watt untuk setiap unit.

"Untuk pemasangan listrik dan pembayarannya akan dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM dan PLN. Pasti ada kebijakan tersendiri untuk membantu pengungsi," kata Basuki.


Oleh : Ricky Putra Syahreza

Berita duka dunia transportasi udara kembali mengejutkan kita semua, seolah tidak ada henti-hentinya musibah demi musibah melanda negeri ini. Belum lagi duka Lombok dan Palu hilang dari ingatan, kini kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkal Pinang semakin menambah daftar panjang musibah yang tak berkesudahan di Tanah Air. Air mata Ibu Pertiwi kembali tumpah. Menangisi keperihan para korban, yang diperkirakan sekitar 189 orang.

Pesawat yang mengangkut 180 penumpang tersebut berangkat dari Bandara Internasional Soekarno Hatta pada pukul 06:20 WIB namun beberapa saat setelah lepas landas Pilot meminta untuk kembali ke Bandara karena mengalami gangguan teknis. Akan tetapi saat pesawat berada di atas perairan Karawang, otoritas bandara kehilangan kontak dengan pesawat tersebut. Setelah adanya laporan dari kapal yang melintas dan melakukan penyelidikan, Basarnas RI menyatakan pesawat tersebut jatuh.

Pemerintah merespon musibah tersebut dengan sangat cepat, Presiden RI Joko Widodo langsung memerintah kepada Basarnas, TNI dan Polri untuk segera melakukan pencarian dan pertolongan kepada korban secepatnya.

“Saya mendapat laporan dari Menteri Perhubungan terkait dengan musibah pesawat Lion Air dari Jakarta-Pangkal Pinang. Pagi tadi, langsung saya perintahkan kepada kepala Basarnas yang dibantu oleh TNI dan Polri untuk segera melakukan operasi pencarian dan pertolongan secepat-cepatnya kepada korban.  Saya merasakan kerisauan yang mendalam dari seluruh keluarga korban. Namun kita berharap para keluarga korban bisa tenang, menunggu tim SAR yang saat ini bekerja keras di lokasi kejadian."

Direktur Operasi Basarnas, Bambang Suryo, mengagakan bahwa Basarnas akan terus bekerja selama 24 jam hingga seluruh korban dapat ditemukan. Sebanyak 14 kapal dikerahkan dalam melakukan operasi pencarian di permukaan laut maupun di dasar laut menggunakan alat khusus pendeteksi bawah laut. Barang dan jenazah yang dievakuasi dari lokasi jatuhnya pesawat di perairan Tanjung Karawang, dikirim ke daratan Jakarta lewat Pelabuhan JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono, menduga pesawat Lion Air JT 610 hancur saat jatuh membentur permukaan air di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Namun demikian penyebab kecelakaan udara terburuk di Indonesia pada tahun 2018 ini belum jelas karena membutuhkan waktu lama serta penyelidikan dari para ahli untuk mengetahui dengan pasti jatuhnya sebuah pesawat.

Namun ditengah-tengah kondisi sulit dan suasana duka yang mendalam, hendaknya masyarakat Indonesia jangan mengeluarkan pernyataan spekulasi, analisis, dugaan, penyebab & lain sebagainya mengenai musibah di atas.Karena hal itu hanya akan memperkeruh suasana saat ini.  Mestinya kita memberikan dukungan bagi keluarga korban yang saat ini sedang menunggu kepastian sambil berharap keajaiban.

 Masyarakat juga selayaknya tidak sekali-kali menggunggah foto-foto korban di media sosial yang menurut saya sangat tidak etis. Marilah kita menjaga etika bersosial media yang baik dan bermartabat. Bagaimanapun menampakkan tubuh korban yang berlumuran darah, atau terluka bukanlah cara yang tepat untuk meraih simpati.

Yang di perlukan saat ini adalah dukungan moril kepada pihak - pihak yang terlibat secara langsung ataupun tak langsung dalam musibah ini. Biarkan lembaga khusus bekerja tanpa harus di recoki dengan hal yang tidak perlu. Cukup kita memastikan identitas para korban dari pihak yang berwenang untuk merilis data itu. Begitulah hendaknya kita memberikan support bagi para korban dan keluarga mereka.

Marilah kita menjaga suasana batin bangsa Indonesia yang sedang berduka. Ini adalah duka kita semua. Semoga keluarga korban tabah dan sabar menghadapi musibah ini. Dan kotak hitam pesawat bisa segera ditemukan, sehingga bisa diketahui penyebabnya apakah dari sisi teknis, human error atau sisi lainnya. Dan kiranya musibah ini dapat dijadikan pembelajaran yang sangat berharga dalam mencegah kejadian yang sama terulang kembali di masa sekarang atau pun yang akan datang.

Mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Padjajaran


Oleh: Rizal Asidiq

Indonesia berduka, pesawat Lion Air JT-610 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada pukul 06.20 WIB dan hilang kontak pukul 06.33 WIB. Tentusaja hal ini menjadi berita duka bagi seluruh masyarajat Indonesia.

Kini lokasi pesawat Lion Air JT610 sudah ditemukan Basarnas. Lokasinya berada di utara Karawang, Jawa Barat. Dari informasi ATC, koordinatnya 05 derajat 46 menit 15 detik South, 107 derajat 07 menit 16 detik East. Telah ditemukan sejumlah puing-puing pesawat serta beberapa bagian korban.

Begitu ketika terjadi musibah jatunya pesawat Lion Air. Presiden Joko Widodo mengunjungi dan berdialog dengan beberapa keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 di Crisis Center, Terminal 1B, Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

Jokowi hadir di sana masih mengenakan kemeja batik motif ikan yang dikenakan sedari pagi guna membuka Our Ocean Conference di Bali. Mantan Wali Kota Solo ini memang langsung terbang dari sana ketika mengetahui kecelakaan ini terjadi.

Tidak hanya memberi penghiburan bagi keluarga korban, Jokowi juga telah menginstruksikan seluruh personil tim agar malam ini tetap bekerja 24 jam menggunakan lampu untuk mempercepat pencarian terutama badan pesawat yang sampai saat ini belum ditemukan meskipun lokasinya kurang lebih lokasinya sudah diketahui.

Presiden mengambil langkah cepat. Ini tentu tidak sekali dua kali saja presiden Jokowi mengambil keputusan-keputusan yang krusial saat bangsa ini mengalami musibah. Kita bisa lihat bencana gempa Lombok maupun bencana gempa dan tsunami di Donggala-Palu begitu tertangani dengan cepat. Jokowi bahkan berulangkali ke lokasi bencana untuk memastikan semua tertangani dengan baik dan yang paling penting memberikan suntikan motivasi kepada rakyatnya.

Akan tetapi yang sangat disayangkan, musibah yang seharusnya menjadikan semua komponen anak bangsa bersatu saling mendoakan dengan ketulusan, justru dirusak oleh orang-orang bagian dari oposisi yang tidak memiliki adab dan akal sehat. Musibah jatuhnya pesawat yang sudah jelas memakan korban hingga ratusan orang tersebut justru dihubung-hubungkan dengan politik juga kabar bohong.

Beberapa pihak  yang berkomentar asal, tidak mau sedikit saja menyingkirkan urusan dunia politiknya barang sebentar dulu justru terkesan tertawa di balik penderitaan saudara-saudaranya. Apapun beritanya apalagi yang buruk mereka selalu mengaitkan dengan kesalahan pemerintah dan Jokowi. Pihak inilah hanya bisa menyalahkan pemerintah saat ini. Tidak memberikan solusi, namun membuat pernyataan kisruh saat orang-orang sedang berduka.

Imbauan tegas telah dinyatakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyebarkan kabar bohong dan informasi hoax ataupun informasi yang bukan berasal dari sumber berwenang, terkait musibah pesawat jatuh Lion Air 610 di peraingan Tanjung Pakis, Karawang. Kominfo juga mengimbau agar masyarakat tidak menyebarkan foto-foto korban melalui media apapun, termasuk media sosial.

Aktivitas mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi hoaks diatur dengan UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Saat ini yang bisa kita lakukan adalah mendoakaan para korban serta kelarga korban agar diberikan ketabahan. Terkait penanganan kita serahkan kepada pemerintah. Kita cukup tundukan wajah serta menghadap pada Tuhan kita untuk sejenak mendoakan, jangan kita justru ikut memperkeruh suadana dengan ikut menyebarkan berita hoax. Kita apresiasi atas cepat tanggapnya pemerintah saat ini dan SAY NO to HOAX!


Oleh : Muhammad Fahreza, M.Sos, Pengamat Sosial

Indonesia sedang berduka dengan adanya peristiwa kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat pada 29 Oktober 2018. Sebanyak 189 orang yang berada dalam pesawat tersebut menjadi korban dari tragedi yang mengenaskan ini. Duka ini tidak hanya datang kepada keluarga korban jatuhnya pesawat tersebut, namun juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Di tengah duka yang sedang kita rasakan ini, masih saja ada oknum-oknum yang memanfaatkan tragedi ini demi kepentingan tertentu. Seorang elit di komisi V DPR RI, Fary Djemi Francis masih saja memperkeruh duka yang ada dengan menyebarkan hoaks tentang penanganan terhadap korban kecelakaan pesawat tersebut. Dia mengatakan, “Dalam waktu dua jam sejak pukul 07.00 hingga pukul 09.00 seharusnya banyak upaya aksi pencarian dan pertolongan yang sudah dilakukan. Selain itu informasi tentang hilangnya pesawat lambat diinformasikan kepada masyarakat”.

Sungguh disesuaikan ketika pemerintah sedang berusaha maksimal dan sibuk menangani korban kecelakaan ini, seorang Fary tega mencuit demikian. Seharusnya beliau sadar bahwa terkait informasi kecelakaan seperti ini, perlu verifikasi dan validasi yang jelas agar informasi tentang kecelakaan benar-benar akurat. Kita tentu tidak ingin sebuah informasi yang belum pasti menggegerkan seantero Indonesia tanpa fakta dan data pasti. Oleh sebab itu pemerintah melalui instansi terkait membutuhkan waktu penyelidikan lebih dalam untuk mm verifikasi kejadian tersebut.

Selain itu, Fary mengatakan bahwa pemerintah lambat menangani kasus kecelakaan pesawat ini. Masyarakat harus  mengetahui ketika seorang Fary sedang berselancar di linimasa, disaat yang sama anggota Basarnas melakukan pencarian non stop 24 jam sehari. Sebanyak 60 penyelam handal dari Basarnas dan TNI Al dikerahkan untuk mencari korban kecelakaan pesawat tersebut. Sejauh ini memang tim pencarian masih menemukan puing-puing badan pesawat serta potongan tubuh korban kecelakaan, namun itu sangat berperan besar untuk menuntun tim penyelamat menuju titik utama jatuhnya pesawat. Diperkirakan memang bahwa korban masih banyak yang terjebak di badan utama pesawat sehingga dikerahkan banyak penyelamam untuk mencari badan utama pesawat tersebut.

Ketika Fary hanya bisa mengkritik tidak jelas dan berceloteh di media, sejumlah instansi saling bekerja sama dan memberikan bantuan. Kepolisian RI dengan cepat mengerahkan delapan buah kapal Polair untuk mencari dan mengevaluasi korban kecelakaan dan didukung dengan 100 personel Polair. Bahkan mereka juga mengirim dua unit alat Remotely Operated Vehicles (ROV) untuk mencari badan kapal serta mendatangkan alat PRS 275 dari Singapura untuk mendeteksi keberadaan pesawat. Namun ditengah perjuangan pemerintah melalui gabungan tim tersebut, masih ada orang yang nyinyir tidak jelas yang memperkeruh rasa duka yang dirasakan oleh bangsa Indonesia.

Rumah sakit Polri bahkan langsung siap sedia membantu menampung evakuasi korban kecelakaan ini. Semua upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak diatas hanya bersumber dari satu alasan, yakni mereka semua merasakan duka yang sama dengan keluarga korban. Tidak ada rasa pamrih yang muncul dalam diri mereka ketika diminta membantu pencarian dan evakuasi korban kecelakaan pesawat ini.

Namun, ketika mereka semua sedang bahu membahu melakukan pencarian dan evakuasi, masih saja ada oknum seperti Fary yang dengan gampang ya mengatakan bahwa penanganan evakuasi lambat. Hal ini mungkin terjadi karena dia sendiri tidak ada disana sehingga dia hanya mampu berbicara tanpa memberi sumbangsih apapun. Apakah beliau telah melakukan sesuatu terkait pencarian dan evakuasi korban? Tidak sama sekali. Orang bodoh seperti inilah yang harus dibasmi di Indonesia, dimana ketika orang lain bersusah payah, ada orang yang belum melakukan apa-apa namun tidak menghargai upaya yang telah dilakukan oleh orang lain.

Mungkin oknum-oknum seperti Fary ini selalu berupaya mencari peluang untuk menyebarkan hoaks. Dia tidak merasakan menyelam ke laut untuk mencari korban kecelakaan. Dia tidak merasakan berada di atas laut hampa berkeling-keliling mencari petunjuk dari puing-puing pesawat agar menemukan korban lain dari kecelakaan ini. Lebih parah lagi, dia tidak merasakan duka dari keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga mereka, sampai dengan teganya menyelipkan hoaks yang memperkeruh suasana duka yang tengah kita alami.

Kepada Fary dan para oknum penyebar hoaks, segera sadar dan berubahlah. Jangan dikuasai oleh rasa dengki dan benci sehingga suasana duka pun dimanfaatkan hanya sebatas untuk memperburuk citra pemerintah saat ini. Jika memang peduli, ikutlah memberi sumbangsih dengan membantu keluarga korban atau memberi sumbangsih apa pun yang dapat membantu tim penyelamat yang turun ke lokasi kejadian. Jangan menjadi virus-virus yang menebar kebencian lagi di Indonesia. Dan yang terakhir, hanya orang biadab yang tega menyelipkan hoaks ditengah duka yang dialami seluruh bangsa Indonesia.


Oleh: Yuda Pramono Andi
Penulis adalah pengamat politik

Menjelang Pilpres 2019, muncul banyak pernyataan-pernyataan yang tidak senang dengan kebijakan Joko Widodo sebagai Presiden. Pola kritik yang diberikan hampir sama, selalu berusaha menggiring opini “kebijakan itu hanya mencari suara menjelang Pilpres”.

Pasca pernyataan Jokowi tentang akan adanya anggaran untuk dana kelurahan, muncul cuitan dari lawan tanding di Pilpres 2019, Sandiaga Uno. Dia menganggap bahwa kebijakan tersebut sarat kepentingan politik menjelang Pilpres yang akan datang seperti kutipan pernyataannya.

"Kalau niatnya untuk membantu masyarakat terlepas timingnya kapan ya itu harus kita apresiasi. Tapi kalau di tahun politik pasti masyarakat bisa menilai sendiri, apakah ini ada udang di balik batu atau apakah ini program sudah dicanangkan sebelumnya, masyarakat bisa menilai sendiri,".

Terkadang, saya bingung mengapa seorang cendekiawan seperti sandiaga berpikiran serendah itu. Seorang yang telah menimba ilmu hingga ke Amerika, tidak memiliki visi pemikiran yang lebih jauh. Di samping itu, kebijakan ini merupakan hasil dari tanggapan masyarakat kota (kelurahan) yang merasa bahwa tidak adil jika hanya desa yang mendapat dana pembangunan.

Lalu jika keluhan masyarakat ini tidak didengar, apa yang terjadi? Mungkin masyarakat mulai protes, demo dan mungkin Sandiaga juga akan hadir disana sebagai pahlawan kesiangan yang menuntut keadilan bagi masyarakat kota.

Di lain pihak, dengan bahasan yang sama, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan pernyataan agar pemerintah tak sembarangan mengganggarkan program yang tidak memiliki payung hukum yang jelas. kebijakan itu pula dekat dengan Pilpres 2019 hingga menimbulkan pertanyaan. Terkait pernyataan Fadli Zon ini, masyarakat harusnya sadar bahwa Fadli ini merupakan seorang yang ambigu. Sebuah program pemerintah pastinya diajukan dulu ke DPR, demikian juga dengan kebijakan dana kelurahan.

DPR pastinya setuju dengan kebijakan tersebut karena tidak mungkin seorang Jokowi menyampaikan langsung ke pers tentang kebijakan tersebut tanpa disetujui DPR. Kesimpulannya , mungkin Fadli ketika itu tidak ikut rapat atau lebih parah lagi, ikut rapat tapi tertidur dalam proses penyetujuan kebijakan tersebut. 

Masyarakat Indonesia harus paham dengan logika dasar berikut. Kota Jakarta saja memiliki banyak pemukiman kumuh dan perkampungan miskin. Itu adalah kota Jakarta yang memiliki banyak infrastruktur yang luar biasa, namun tetap memiliki kondisi yang sedemikian rupa. Mungkinn seorang pebisnis seperti Sandiaga tidak tahu kondisi masyarakatnya di Jakarta, karena yang dia tahu sebagai pebisnis, dia telah menang ketika berhasil memenangkan Pilkada. Hanya sebatas pemikiran pebisnis yang baru saja memenangkan tender besar namun lupa memaksimalkan proyek tersebut.

Pihak oposisi, termasuk sandiaga juga pasti tidak tahu bahwa yang mendorong Jokowi mengeluarkan kebijakan seperti itu adalah  aparat Kelurahan melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apkasi) yang menyampaikan keluhan dan urgensi untuk mendapat alokasi dana seperti di desa.

Mereka hanya berpikir bagaimana cara menjatuhkan Jokowi dengan segala cara. Dari fakta diatas, seharusnya kita tahu bahwa justru Jokowi mendengar keluhan rakyat secara langsung melalui perwakilan APKASI tersebut. Namun lagi-lagi, oposisi terlalu benci hingga logikanya tumpul dan selalu melakukan blunder dengan mengeluarkan pernyataan tanpa fakta dan data, hanya hoax.

Kepada seorang sandiaga Uno, anda adalah seorang cendekiawan. Rakyat Indonesia berharap sesuatu yang lebih baik dari anda yang sekarang ini. Jangan ibaratkan kondisi dan tantangan Indonesia seperti bisnis yang sering anda geluti. Indonesia ini jauh lebih dari pada itu.

Menjadi seorang pemimpin negara bukan lagi membicarakan untung rugi bagi anda, tapi imbas dari perbuatan yang anda lakukan terhadap masyarakat bangsa dan negara ini. Seharusnya orang sepintar anda tidak mengeluarkan statement tanpa fakta dan data seperti demikian. Menjadi pintar adalah hal yang hebat, tapi menjadi orang bijaksana adakah hal yang lebih luar biasa.

Tidak cukupkah dengan isu kasus Panama Papers yang menyebutkan nama anda sebagai salah satu dalam daftar penggrlut bisnis awang awang tersebut? Tidak cukupkah dengan pengaduan dari rekan bisnis anda yang merasa tertipu dengan kecurangan yang mungkin anda lakukan sehingga mereka melaporkan anda? Jangan lah berdiri dan menampakkan diri seperti orang yang sempurna. Joko Widodo bukan orang yang sempurna, tapi dengan diri yang apa adanya, dia tetap berusaha menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi beban bagi orang lain sehingga sering dilaporkan orang.

Untuk memenangkan suatu pertandingan, jangan hanya melihat lawan tandingmu. Berkacalah kepada diri sendiri dahulu. Buktikan kelebihan dan kapabilitas dengan tindakan nyata, bukan dengan kata-kata atau  curhat di media sosial seperti rekan koalisi pendukung anda yang menghabiskan waktu lebih banyak bercuit di media sosial daripada bekerja di kantornya. Ada hal yang lebih besar dari sekedar memenangkan perhelatan Pilpres 2019 mendatang dan hal itu membutuhkan tanggung jawab yang luar biasa berat.

Dengan kondisi anda yang sekarang, saya pesimis sandiaga Uno mampu mengemban tanggung jawab tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan jika mulai berbenah diri dan menghilangkan kebencian dari nurani, anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan pasti masyarakat dengan sendirinya menilai anda.

Untuk saat ini, biarkan Joko Widodo bekerja dan tolong jangan ganggu dengan memprovokasi masyarakat. Dia masih mengemban tanggung jawab 1 tahun lagi dari apa yang diamanahkan kepadanya 4 tahun yang lalu ketika beliau terpilih menjadi presiden. Jangan tambahi beban Jokowi dengan menjadi pihak oposisi yang menutup hati nurani dan logika dengan kebencian semata hanya agar menang dalam Pilpres 2019 mendatang.

Tidak ada kebencian pada Sandiaga Uno dan kroni-kroninya. Hanya saja, sesuatu yang baik jangan kotori  dan bungkus dengan kebencian, karena hasil yang seharusnya baik bisa menjadi melenceng karena giringan opini murahan yang sering kalian utarakan kepada masyarakat. Untuk saat ini, fokuslah menghilangkan kebencian dari hari nurani, agar ilmu yang luar biasa yang telah dianugrahkan kepadamu tidak menghasilkan logika bodoh yang bisa menghancurkanmu, dan bisa menghancurkan Indonesia ini.


Oleh: Joko Anwar
Penulis adalah Pengamat Masalah Sosial Politik

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan harga premium akan mulai resmi naik pada Rabu 10 Oktober lalu. Penyesuaian kenaikan harga BBM sendiri mengacu pada harga minyak mentah dunia, yang terus merangkak naik yang menyentuh menembus 80 dolar per barel.
Yang perlu digaris bawahi adalah persoalan BBM naik bukan karena pemerintah, melainkan karena harga minyak dunia yang juga naik. Namun kondisi tersebut menuai beberapa oppsisi yang dengan sigap menyalahkan pemerintah.

Selang beberapa saat, Presiden meminta rencana kenaikan itu dibahas sambil menunggu kesiapan Pertamina. Pemerintah akhirnya mengambil langkah untuk membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium

Penundaan tersebut disertai dengan alasan yang logis mengingat kondisi yang terjadi saat ini. Pertama, Presiden meminta kajian terhadap perubahan harga minyak internasional. Termasuk neraca minyak dan gas bumi keseluruhan.

Faktor kedua, Jokowi meminta Kementerian Keuangan menganalisis kondisi fiskal dalam menjaga harga BBM. Adapun pertimbangan ketiga adalah Presiden menginginkan daya beli masyarakat terjaga dan menjadi prioritas. Terpenuhinya beberapa indikator tersebut diharapkan membantu fundamental ekonomi tetap bugar.

Tindakan penundaan kenaikan BBM tersebu mendapat tanggapan positif oleh Mantan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, Rizal Ramli. Dirinya mengungkapkan apresiasinya kepada Presiden Joko Widodo atas penundaan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Menurutnya, langkah penundaan kenaikan harga BBM tersebut dinilainya tepat. Rizal menilai hal itu lantaran  daya beli rakyat golongan menengah bawah sedang merosot.

Penundaan tersebut tentunya mendapat respon positif oleh beberapa pihak termasuk masyarakat sendiri.
Namun langkah positif Jokowi justru dicurigai oleh pesaing politiknya. Sandiaga Uno.

Sandiaga menduga pembatalan kenaikan tersebut jangan sampai dilakukan karena pertimbangan politik yang kini masuk tahun politik.
"Jangan sampai kebijakan murni ini dilakukan untuk pertimbangan politik,"

Ia juga menambahkan, yang perlu digarisbawahi jangan sampai pasokan premium langka. Karena itu, juga harus ada pemikiran kebijakan jangka menengah dan jangka panjang. Olehnya karenanya, meski harga BBM tidak naik namun tak menutup kemungkinan harga BBM dapat naik sewaktu-waktu. Sebab, nilai tukar dolar terhadap rupiah masih terus menguat. Terlebih tren harga minyak dunia juga terus meningkat.

Sandiaga seolah-olah menuduh pemerintahan saat ini tega memainkan kebijakan ekonomi demi politik. Namun apakah seperti itu? selelah beberapa alasan logis yang telah dijelaskan sebelumnya mungkinkah Jokowi setega itu pada rakyat?. Tentusaja tidak, Jokowi mengeluarkan kebijakan tersebut karena merasa kondisi Indonesia saat ini masih belum cukup stabil. Indonesia mengalami troublepressure seperti terjadi gempa dan tsunami yang terjadi di beberapa daerah. Andanya kenaikan BBM tentusaja membuat masyarakat Indonesia semakin tertekan. Oleh karna itu Presiden mengeluarkan kebijakan untuk penundaan kenaikan BBM sementara waktu. Jelas bukan karena politik.
Mengapa Sandiaga bisa menuduh seperti itu? Kita lihat dulu siapakah Sandiaga ini.

Sandiaga lahir di Riau 28 Juni 1969 dari pasangan Razif Halik Uno (Henk Uno) dan Rachmini Rachman Uno (Mien Uno).
Lulus dari Wichita State University, Amerika Serikat, dengan predikat Summa Cum Laude, ia kemudian melanjutkan pendidikan untuk meraih gelar Master of Business Administration dari George Washington University pada 1992.
Selesai dengan sekolahnya, Sandiaga memutuskan pulang dan memulai bisnis di Indonesia. Beberapa perusahaan yang ia dirikan termasuk perusahaan konsultan keuangan PT Recapital Advisors dan perusahaan investasi PT Saratoga Investama Sedaya.

Sebagai pengusaha, nama Sandiaga pernah tercatat dalam "Panama Papers" pada 2016 sebagai direktur dan pemegang saham beberapa perusahaan seperti Goldwater Company Limited, Attica Finance Ltd, Velodrome Worldwide, dan Sun Global Energy Inc.

Perusahaan-perusahaan tersebut beralamat di British Virgin Island dan Seychelles dan terdaftar sebagai klien Mossack Fonseca pada periode 1 Juli 2002 hingga 28 Mei 2009.

Selain prestasinya dalam dunia bisnis, Sandiaga juga kerap dilaporkan ke polisi oleh beberapa rekan bisnisnya terkait tuduhan penggelapan lahan dan pencucian uang, beberapa kasus tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jelas kiprah Sandiaga sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan dunia bisnis di Indonesia dibandingkan dunia politik.
Mungkin karena Sandi adalah seorang pengusaha yang hebat, yang hidupnya bergelimangan harta. Sulit merasakan kondisi yang saat ini terjadi. Sehingga statmen tersebut terucap.

Masyarakat Indonesia tentusaja harus cerdas. Harus bisa membedakan mana kebijakan yang memang benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan kita dan mana dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi. Menjadi kritikus itu mudah, yang sulit adalah memberikan solusi kongkrit untuk membangun bangsa ini lebih sejahtera.



Oleh: Ricky Putra Syahreza

Akhir-akhir ini di media sosial sering terlihat masyarakat yang membicarakan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan dana kelurahan. Isu tersebut santer terlihat di hampir seluruh platform media sosial beserta dengan pro dan kontranya. Pihak oposisi pun secara intensif menggoreng isu ini untuk mendiskreditkan pemerintah.

Pekan lalu Presiden Jokowi menyatakan akan ada anggaran khusus yang diberikan untuk kelurahan pada tahun depan. Pasca pernyataan tersebut disampaikan, pihak oposisi beramai-ramai bereaksi dengan menuduh Presiden Jokowi sedang melakukan pencitraan dengan mengeluarkan kebijakan tersebut.

Serangan pertama pihak oposisi diawali oleh pernyataan Sandiaga Uno yang menyatakan Presiden Jokowi memanfaatkan timing menjelang Pilpres untuk menarik simpati masyarakat.

"Kalau niatnya untuk membantu masyarakat terlepas timingnya kapan ya itu harus kita apresiasi. Tapi kalau di tahun politik pasti masyarakat bisa menilai sendiri , apakah ini ada udang di balik batu atau apakah ini program sudah dicanangkan sebelumnya, masyarakat bisa menilai sendiri,"

Seakan tidak mau kalah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mengingatkan agar pemerintah tak sembarangan menganggarkan sesuatu dalam APBN tanpa ada payung hukum yang jelas. Apalagi usulan tersebut muncul menjelang pelaksanaan Pilpres 2019 sehingga menimbulkan pertanyaan.

Begitu juga dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid yang juga mengkritik dana kelurahan karena dianggap pencitraan dan bermotif politis karena dianggap sebagai kebijakan yang muncul secara tiba-tiba menjelang Pemilu.

Pihak oposisi seakan tidak pernah belajar dari blunder kasus Ratna Sarumpaet dan selalu menyerang pemerintah tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Ketua Badan Anggaran DPR, Aziz Syamsuddin menjelaskan, dana kelurahan sudah memiliki payung hukum yang menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 230 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Dana Kelurahan itu telah lama dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR RI, pada saat itu semua fraksi di DPR RI setuju jika anggaran dana kelurahan masuk ke dalam APBN 2019. Mereka beramai-ramai mendukung adanya alokasi anggaran dana kelurahan karena ini untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di desa dan kelurahan. 

Lucu juga bila para politisi di DPR RI itu kaget dengan adanya kebijakan ini. Karena adanya program Dana Kelurahan telah dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR RI melalui APBN 2019. Bila mereka kaget dan mempersoalkan kebijakan ini, maka pilihannya ada dua, yakni antara tidak membaca postur anggaran APBN 2019 hasil rapat paripurna DPR RI bersama pemerintah, atau mereka mempolitisasi ini demi menjatuhkan nama Presiden Jokowi.

Bagaikan keledai, pihak oposisi kembali jatuh dilubang yang sama. Kali ini Sandiaga Uno yang melakukan blunder dengan mengatakan bahwa kebijakan Dana Kelurahan merupakan alat untuk memenangkan Jokowi - Ma'ruf pada Pilpres 2019.

Realita yang saat ini terjadi adalah masih sangat banyak Kelurahan yang menjadi "Perkampungan kumuh" di tengah metropolitan. Masih banyak Kelurahan dengan penataan lingkungan yang berantakan, gang-gang kecil yang padat, bahkan sanitasi yang buruk, serta dihuni oleh kaum miskin kota, dan lain sebagainya.

Kondisi seperti itulah yang mendorong aparat Kelurahan melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apkasi) menyampaikan keluhan dan urgensi untuk mendapat alokasi pengembangan karena wilayah perkotaan yang tidak memiliki desa juga menghadapi persoalan yang sama rumitnya. Bahkan, DPR RI juga memberi usulan soal adanya dana untuk kelurahan ini. Usulan dana kelurahan itu masuk ke Kementerian Dalam Negeri, Kemenkeu dan Presiden Joko Widodo dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan walikota, pemerintah dan DPR.

Tidak heran rasanya melihat pernyataan yang dikeluarkan Sandiaga Uno selalu kontradiktif dan tidak pro rakyat kecil. Memiliki latar belakang sebagai seorang pengusaha dengan kekayaan yang berlimpah menjadikan Sandiaga sulit untuk melihat realita yang ada bahwa masih banyak masyarakat miskin di Kelurahan yang membutuhkan bantuan pemerintah.

Agaknya otak bisnis Sandiaga menilai bahwa program Dana Kelurahan tersebut bukan sebagai upaya kesetaraan dan keterpihakan terhadap masyarakat Kelurahan, namun hanya mengandung unsur politis dan pencitraan. Sandiaga seolah lupa untuk menempatkan diri sebagai calon pemimpin dan malah berposisi sebagai seorang pengusaha sehingga apa pun yang dilakukan pemerintah, di hadapannya, tidak ada yang baik.

 Mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Paadjajaran.

Penulis : Dwi Tanudi
(Penulis adalah Mahasiswa Serang Raya)

Media pemberitaan baik cetak, elektronik dan online Indonesia kembali riuh setelah adanya kejadian pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid berlatar belakang hitam.

Dimana dibalik gambar fisik yang tercetak di bendera ini berlindung sebuah organisasi yang mengatasnamakan Agama Islam, namun organisasi ini sendiri melenceng dari syariat – syariat islam yang sesuai dengan ajaran yang sudah ada. Senin, 22 Oktober 2018 di Limbangan, Kabupaten Garut pada acara Hari Santri kejadian pembakaran bendera ini berbuntut panjang, dengan cepat informasi tersebut menyebar di media sosial dan mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, mulai dari politikus, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.

Bukan Tauhid Tapi HTI, Polisi langsung mengambil tindakan dengan mengamankan anggota Banser yang melakukan pembakaran. Anggota Banser yang ditahan bukan karena menjadi tersangka, tetapi justru menjadi saksi adanya provokasi yang dilakukan sekelompok orang yang nekat mengibarkan bendera HTI ketika Banser NU sedang merayakan Hari Santri.

Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto langsung mengeluarkan statemen, bahwa yang dibakar Banser NU bukan bendera tauhid, tetapi bendera HTI.

Bendera HTI memang memiliki model yang sama dengan bendera kelompok teroris dunia seperti Alqaeda dan ISIS, sama-sama bertuliskan kalimat tauhid dan berwarna hitam. Sama liciknya dengan ISIS, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bersembunyi dibalik kalimat suci milik Tuhan, hal ini akan membuat lebih mudah untuk melakukan provokasi pada masyarakat awam yang tidak banyak mengetahui tentang Alqaeda dan ISIS yang menggunakan bendera yang menyerupai namun digunakan sebagai simbol untuk membantai sesama umat manusia. Sudah cukup lama HTI menggunakan bendera berlogokan tauhid tersebut untuk dijadikan dasar menyebarkan ajaran “negeri khilafah”nya.

Dalam beberapa kegiatan demonstrasinya, bendera tersebut sering muncul disandingkan dengan yang berdasarkan putih dan bertuliskan warna hitam. Alhasil perlahan tapi parti HTI menanamkan pemikiran kalau mereka adalah organisasi Islam yang dapat dipercaya. Dan ketika ada seseorang yang memperlakukan simbol mereka dengan anarkis, maka mereka akan menjadikannya perlindungan.

Penggunaan Bendera di Masa Rasulullah SAW semenjak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam sudah mempunyai bendera. Dalam bahasa Arab, bendera disebut dengan liwa’ atau alwiyah (dalam bentuk jamak). Istilah liwa’ sering ditemui dalam beberapa riwayat hadis tentang peperangan. Jadi, istilah liwa’ sering digandengkan pemakaiannya dengan rayah (panji perang). Istilah liwa’ atau disebut juga dengan al-alam (bendera) dan rayah mempunyai fungsi berbeda. Dalam beberapa riwayat disebutkan, rayah yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna hitam, sedangkan liwa’ (benderanya) berwarna putih. (HR Thabrani, Hakim, dan Ibnu Majah).

Meskipun terdapat juga hadis-  hadis lain yang menggambarkan warna-warna lain untuk liwa’ dan rayah, sebagian besar ahli hadis meriwayatkan warna liwa’ dengan warna putih dan rayah dengan warna hitam. Secara ukuran, rayah lebih kecil dari liwa’. Mengenai ukuran panjang dan lebarnya, tidak ditemui riwayat yang menjelaskan secara rinci dari bendera maupun panji-panji Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Menurut Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, kelompok-kelompok ekstremis, seperti Islamic State of Irak and Suriah (ISIS), menggunakan rayah dan liwa’ untuk menipu umat Islam. Hal itu dibuktikan dengan perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan slogan yang mereka usung. Penggunaan rayah dan liwa’ hanya sekadar propaganda untuk menarik simpati umat Islam.

Demikian juga tentang fungsi rayah dan liwa’ sebagai bendera umat Islam. Menurut Ali Mustafa, tidak ada dalil kuat yang bisa mengklaim begitu saja bahwa liwa’ merupakan bendera umat Islam. Menurutnya, Islam bukan bendera, melainkan keyakinan. Keberadaan rayah dan liwa’ pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebagai tanda.

Jangan Terprovokasi
Jelas kejadian pembakaran bendera ini merupakan salah satu dari tindakan provokatif yang ingin umat islam terpecah belah dan berseteru dengan sesamanya. Perdebatan antara lambang tauhid atau bukan, antara bendera HTI atau bukan akan menjadi bahan yang terus di goring, dikaitkan dengan kehidupan bahkan berpolitik. Jika sampai terjadi perseteruan yang diakibatkan kejadian ini, maka mereka tentunya akan merasa sangat bangga karena telah berhasil memprovokasi umat islam di Indonesia. Islam bukan hanya sekedar logo, islam bukan hanya sekedar bendera. Islam adalah sebuah keyakinan, bendera itu bisa dibakar sebagai wujud simbolis kebencian pada HTI, namun hati, iman dan keyakinan tetap melafazkan Tauhid, sikap perilaku tetap mencerminkan Tauhid dan tentunya tidak mengurangi sedikitpun rasa keimanan kepada Agama Rasulullah SAW yaitu Islam. Jum’at, 26 Oktober 2018 pukul 13:00 akan ada aksi Barisan Nusantara Pembela Tauhid (BNPT) bertemakan Aksi Bela Tauhid, ada baiknya kita tidak mengikuti kegiatan tersebut, karena tentunya dengan mengikuti acara akan ada imbas dari kegiatan tersebut, seperti macet dan bisa terjadi kerusuhan. Bukan justru meredam emosi dan bersabar semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi kita yang ikut juga bisa terprovokasi bertindak anarkis yang akan merugikan orang lain. Tidak perlu turun ke jalan berramai-ramai mengganggu fasilitas umum, ramaikanlah masjid – masjid dan musholla di sekitar tempat kita tinggal, adakan pengajian, jangan tinggalkan sholat berjamaah, ramaikan ta’lim dan doa bersama. Coba ingat kapan terkahir kali kita bersujud disana, kapan terakhir kali kita sumbangsih berusaha membersihkan tempat ibadah yang suci itu. Bahkan mungkin ada yang sama sekali belum pernah memberikan sumbangsih usahanya membangun atau merawat tempat ibadah kita. Mari kita sama – sama tidak terprovokasi dan tetap bersatu. (**)


JAKARTA, rakyatsumut.com - Santri, jurnalis dan pengajar pondok pesantren Mendeklarasikan Anti Berita Hoax Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan pada acara Diskusi bertema "Peran Publikasi Media : Antara Berita Hoax dan Capaian Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia" yang diselenggarakan di bilangan Kemang Jakarta Selatan, Kamis (25/10) yang dihadiri kalangan santri dan jurnalis serta pengusaha dari komunitas alumni pesantren.

Lukman Rimadi selaku pembicara pertama diskusi mengatakan bahwa santri juga harus berperan melawan berita hoax yang kian marak di tengah prestasi pemerintah membangun pondasi ekonomi bsngsa.

“saat ini santri harus gotong royong dalam melawan berita hoax dengan prestasi yang dimiliki pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengetahui infromasi yang benar” ujar Lukman.

Lebih lanjut, Erdy Nasrul yang merupakan pembicara kedua diskusi mengatakan bahwa masyarakat terutama santri harus bisa memilih mana berita hoax dan mana yang bukan.

“cara memilih berita hoax dengan yang tidak yaitu dengan tabayyun (konfirmasi) secara mandiri dsn jangan terpancing untuk langsung menyebarkan” kata Erdy.

Hafyz Marshal Selaku Perwakilan Komunitas Jurnalis Pesantren dan pemimpin redaksi kataindonesia.com menambahkan bahwa kinerja pemerintah saat ini patut diapresiasi oleh kalangan santri seluruh Indonesia.

“banyak pesantren-pesantren yang terletak di pedesaan sudah merasakan hasil dari kebijakan pemerintah, contohnya akses menuju pesantren yang semakin baik seperti perbaikan jalan di pedesaan yang gencar dilakukan pemerintah” kata Hafyz selaku panitia acara.

Acara diskusi tersebut juga mendapat respon positif dari Fadly Huseen, pengajar di salah satu Pondok Pesantren di daerah Jakarta Selatan yang hadir pada diskusi dengan mengatakan bahwa akan menginformasikan dan mensosialisasikan kepada kalangan santri di berbagai pesantren tentang cara menangkal berita hoax.

“dengan hadirnya saya di acara diskusi ini, saya akan memberi pendidikan kepada santri dimulai dari pondok pesantren srndiri tentang cara bagaimana menangkal berita hoax” ungkap Fadly.

Diharapkan dengan terselenggaranya diskusi ini dapat memunculkan semangat bagi kalangan santri agar dapat berperan besar menangkal berita hoax dengan prestasi yang dilakukan pemerintah saat ini.

Forum juga mensepakati menggerakan santri agar bergotongrotong memproduksi dan menyebarkan konten-konten positip yang menumbuhkan optimisme bangsa.

Diharapkan setiap santri menjadi kantor beriita dari konten konten positip tentang leunggulan bangsa.
Diberdayakan oleh Blogger.