Merasa Ditipu, Puluhan Honorer Ngadu ke Bupati Untuk Dimediasi

Para Honorer K2 Tapteng yang merasa ditipu usai penyampaikan aspirasinya kepada wakil Bupati Tapteng
TAPTENG | Ketua Forum Honorer Kategori 2 (FHK2) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tapanuli Tengah Gideon Purba bersama 36 orang Guru Honorer K2 melakukan Unjuk Rasa di depan Kantor Bupati Tapteng. Seluruh pengunjuk rasa itu diterima oleh Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul didampingi Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Yetty Sembiring SSTP

MM, Inspektur Inspektorat Mangihut Simanullang SE, Kabag Hukum dan Ortala Humanjar Panggabean SH, dan Kabag Humas Fadlan Satia Siregar SSTP di Ruang Rapat Cendrawasih Kantor Bupati Tapteng (04/04).



Sebelumnya, para pengunjuk rasa berjalan dan berorasi di depan Kantor Bupati Tapteng sambil membawa berbagai spanduk, yang berbunyi “Tangkap, Adili, Usut Tuntas Penipuan Honorer K2 Di Kabupaten Tapanuli Tengah.

 “Kami Korban Penipuan Honorer Dijanjikan Menjadi PNS Oleh Oknum-Oknum Di Masa Bupati Bonaran Situmeang. Tolong Kami Pak Bupati, Kami Honorer Korban Penipuan, Tolong Agar Uang Kami Dikembalikan” begitulah bunyi poster mereka.

Pada saat pertemuan dengan Wakil Bupati Tapteng, Ketua Forum Honorer Kategori 2 PGRI Tapteng Gideon Purba atas nama FHK2 PGRI Tapteng meminta tolong kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) agar membantu menyelesaikan persoalan penipuan penerimaan CPNS dimana mereka merupakan korban iming-iming atau penipuan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab saat penerimaan CPNS Honorer K2 pada 2013 yang lalu. Kurun waktu 5 (lima) tahun sejak kejadian itu hingga saat ini belum ada itikad baik dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Yang melapor sama kami ada sekitar 34 lebih, yang belum terdata masih ada juga kita perkirakan 50 lebih yang menyetor uang. Ada yang menyetor 105 juta rupiah ada yang 58 juta rupiah, dan 35 juta rupiah. Para korban dicari dan didatangi, dijanjikan pada saat itu korban kawan-kawan ini terlena dan bersedia memberikan uang itu. Mereka memberikan uang dan percaya. Kita berharap, kepada Bupati Tapanuli Tengah dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah bersedia membantu memfasilitasi kita dengan permasalahan ini," ujarnya.

gideon juga menceritakan uang yang di setor mereka adalah hasil pinjaman mereka dari bank maupun dari rentenir yang berbentuk berbunga.

" karena uang yang dipakai, yang diberikan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab adalah yang dipinjam dari rentenir. Selain itu, uang yang disediakan juga dari saudara bahkan ada juga yang sudah jual rumah sehingga kita sangat berharap pengembalian uang itu dan kita tahu sampai mana tanggung jawab penerima uang itu kita telah serahkan kasus ini ke Pemkab tapteng.
gideon menyampaikan aspirasi dengan guru honorer K2  kepada  Bupati dan  Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang  berharap dapat diselesaikan. Sebagian korban memiliki kwitansi dan ada beberapa  barang bukti lainya

Lanjutnya, dari sejumlah Guru Honorer korban tersebut menyanggupi memberikan sejumlah uang menjual rumah, meminjam ke Bank, dan lainnya dengan harapan diangkat menjadi CPNS. Untuk itu, Pemkab Tapteng agar membantu para korba sehingga uang dapat kembali.

Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul menanggapi permintaan Honorer K2 tersebut. Pemkab Tapteng turut prihatin dan bersedia membantu persoalan yang dihadapi Bapak Ibu Honorer K2. Untuk itu, kepada Inspektorat Tapteng, Kepala BKD Tapteng, Kabag Hukum agar melakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan, red) kronologis terjadinya iming-iming dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Terima kasih, langkah-langkah yang telah kita ambil selaku Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ataupun Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah kita wajar untuk memfasilitasi apa keluhan masyarakat. Itu gunanya kita memimpin di Tapteng ini. Kita harus menerima aspirasi mayarakat dan solusinya apa nanti mari kita rembukkan. Dan sekarang ini, apa yang saudara-saudara kita lakukan atau mengadukan menyampaikan apa aspirasi mereka tentang CPNS ataupun yang K2 pada tahun 2013. Sebagian orang ini mengeluhkan tentang penerimaan itu, mengenai pembayaran  uang untuk masuk jadi CPNS tetapi sampai saat ini mereka menuntut, karena sampai saat ini tidak ada realisasi yang menerima duit ini. Mereka ini sekarang mempertanyakan tentang kejelasan penerimaan ini. Selaku pemerintah kita wajib menerima keluhan masyarakat,”  kata Wakil.

Dalam unjukrasa yang dilakukan para Honorer K2 ini, wakil Bupati Tapteng menanggapi secara serius persoalan para Honorer dan penerimaan CPNS di Tapteng.

"Saya kira ini memang sebuah unjuk rasa penipuan CPNS. Mereka diberikan iming-iming dan ternyata mereka tidak masuk menjadi CPNS. Kita lagi melakukan pemeriksaan dan memintai keterangan apabila nantinya kita melakukan ke ranah Hukum sembari menunggu keterangan masing-masing ini. Kita selaku Pemerintah Daerah memfasilitasi keluhan ini. Dari keterangan mereka, kita bisa mengetahui siapa yang salah,” kata Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul saat melakukan pertemuan dengan pengunjuk rasa di Ruang Rapat Cendrawasih Kantor Bupati Tapteng.

Bupati Tapanuli Tengah Bahktiar Ahmad sibarani melalui telepon seluler mengatakan turut prihatin dan bersedia membantu persoalan yang dihadapi  Honorer K2.  yang berunjuk rasa di depan kantor bupati , dan bupati sudah memerintahkan  kepada Inspektorat Tapteng, Kaban BKD Tapteng, Kabag Hukum agar meminta keterangan satu- persatu dari korban penipuan tersebut dan membuat pernyataan di atas materai kronologis terjadinya iming-iming dari oknum-oknum yang tidak bertanggung.

" Berhubung saya lagi ada tugas di luar kota, saya sudah sampaikan kepada pak wakil bupati, agar yang unjuk rasa tersebut untuk di bantu bagaimana mencari solusinya, saya tidak terima masyarakat saya di tipu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan jumlah yang cukup banyak, kita akan pasti bantu mencari solusinya" ujar bahktiar.

Bahtiar juga siap mempasilitasi masalah tersebut kerana hukum, jika hal itu terbukti dan hak-hak dari pengunjuk rasa tidak di kembalikan dalam waktu dekat ini.

" kasihan dengan mereka, yang saat ini banyak terlilit utang di lingkungan nya, dan sekali lagi saya tegaskan, kalau kejadian ini bukan di masa pemerintahan kami ya, melainkan di masa pemerintahan pa bonaran pada tahun 2013, jika ini berlanjut kejalur hukum nantinya. kita akan siap memfasilitasi masyarakat dengan memberikan pengacara buat mendampingi korban-korban tersebut" ungkap bupati melalui selulernya.

Selanjutnya, para Guru K2 yang melakukan aksi unjuk rasa dimintai keterangan oleh Tim BKD Tapteng didampingi Plt. Kepala BKD tapteng, Inspektur, dan Kabag Hukum Setdakab Tapteng. dan hasil keterangan tersebut, menjadi bahan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. (P1/ rel)