BPJS Kesehatan Sibolga Gelar Forum Kemitraan di Tapteng

oleh

Rakyatsumut.com – Dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan tidak dapat bekerja sendirian. Program ini dapat berjalan sempurna dengan adanya partisipasi dari para stakeholder terkait. Masing-masing stakeholder mempunyai kewenangan tersendiri yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Demi menyelaraskan persepsi dalam melaksanakan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Sibolga melaksanakan kegiatan Forum Kemitraan dan Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Tapanuli Tengah, Rabu (8/5/2019) di Ruangan Cendrawasih Kantor Bupati Tapanuli Tengah.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Ade Irma Suriani menjelaskan, forum ini bertujuan untuk mencapai penyamaan pemahaman tentang Program JKN-KIS.

“Diharapkan sinergi kita bersama bisa mempermudah koordinasi antar instansi yang terkait dalam menyelesaikan tantangan operasional di lapangan, memperoleh dukungan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai kewenangan dan fungsi, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas kesehatan,” jelas Ade.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Hendri Susanto L. Tobing meminta BPJS Kesehatan untuk memberikan rincian data peserta JKN-KIS yang telah terdaftar di setiap kecamatan ataupun setiap kelurahan, jika memungkinkan untuk menjadi data perbandingan di setiap kecamatan.

“Untuk mendapatkan data calon peserta JKN-KIS, akan dilakukan pendataan ulang penduduk tidak mampu yang belum mendaftar ke BPJS Kesehatan. Setelah diterima data tersebut akan diteruskan ke setiap kecamatan untuk ditindaklanjuti,” ujar Hendri.

Menanggapi hal tersebut, Ade menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan berbagai ragam kanal pendaftaran yang bisa diakses masyarakat yang belum terdaftar.

Katanya, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan Kader JKN untuk mengedukasi warga sekaligus melayani pendaftaran, permohonan informasi, dan penanganan keluhan. Meski demikian, Ade menegaskan diperlukan pula dukungan  Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan upaya perluasan peserta JKN-KIS.

“Dukungan Pemerintah Daerah juga kami harapkan demi mencapai biaya pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif. Misalnya, dengan cara menurunkan rasion rujukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), serta mengoptimalkan sarana dan prasarana di Puskesmas,” ucap Ade.

Laporan: Boy Andika/Humas BPJS Kesehatan.

Redaktur: Rommy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *