BPJS Sosialisasikan Perpres Nomor 82 Tahun 2018

oleh

Rakyatsumut.com – BPJS Kesehatan Cabang Sibolga terus menerus melakukan sosialisasi tentang Implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam sosialisasi ini, BPJS sibolga mengundang stakeholder dari seluruh wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Sibolga. Termasuk, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan, sosialisasi ini dilaksanakan, Kamis (20/12) kemarin, di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sibolga.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Bidang penjaminan manfaat rujukan BPJS Kesehatan Cabang Sibolga Muhammad Hasbi Assiddiqi. Beberapa stakeholder terkait yang turut hadir pada kegiatan ini antara lain perwakilan dari RSU Dr. F. L Tobing Sibolga, RSUD Tarutung, RSUD Pandan, RS Metta Medika Sibolga, Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga, Rudhy Suksmawan Hardhiko sebelum memaparkan materi tentang Perpres Nomor 82 Tahun 2018 pada sambutannya menyampaikan, bahwa Peraturan Presiden ini sebenarnya sudah diundangkan pada bulan September 2018. Namun ada beberapa ketentuan yang diberlakukan 3 bulan sejak diundangkan.

“Harapannya dengan adanya Perpres ini dapat menyempurnakan payung hukum Program JKN-KIS, karena Perpres 82 tahun 2018 ini merupakan penyempurnaan dari regulasi-regulasi sebelumnya, banyak poin penting yang harus diketahui oleh para stakeholder, beberapa diantaranya diberlakukan sejak tanggal 18 Desember 2018,” jelas Rudhy.

Rudhy menyampaikan salah satu ketentuan yang diatur dalam Perpres 82 Tahun 2018 dan berlaku 3 bulan sejak diundangkan adalah adalah tentang Pendaftaran Bayi Baru Lahir.

Bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI.

“Kami mengimbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis,” papar Rudhy.

Mulai 18 Desember 2018 juga mulai berlaku ketentuan yang baru terkait tunggakan iuran JKN-KIS. Status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, apalagi bila ia menunggak lebih dari 1 bulan. Status kepesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan

“Kalau dulu hanya dihitung maksimal 12 bulan. Sekarang diketatkan lagi aturannya menjadi 24 bulan,” jelas Rudhy.

Selain itu Rudhy juga menyampaikan beberapa ketentuan lain yang diatur dalam Perpres ini diantaranya tentang status kepesertaan bagi perangkat desa, Sstatus peserta yang ke luar Negeri, aturan suami-istri sama-sama bekerja, denda layanan, dan aturan JKN-KIS terkait PHK.

Salah satu peserta sosialisasi Perpres No. 82 Tahun 2018 dari tim pengelola JKN RSUD Pandan, Liberiany Bangun menyampaikan pandangannnya terhadap Program JKN-KIS sehubungan dengan terbitnya Perpres ini.

“Besar harapan kami agar komunikasi dengan BPJS Kesehatan tetap terjaga sehubungan dengan terbitnya Perpres 82 Tahun 2018 ini, karena di lapangan banyak ditemui beberapa kondisi tertentu yang memerlukan kesepahaman persepsi seperti halnya terhadap penjaminan kecelakaan lalu lintas yang juga diatur dalam Perpres ini,” ungkap Liberiany. (BAN/Humas BPJS Kesehatan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *