Bernilai Fantastis, Ini Modus Dugaan Pungli Yang Dilakukan Terhadap Nelayan

oleh

Rakyatsumut.com – Perwakilan pengunjukrasa ribuan nelayan menyebut diri Aliansi Nelayan Bersatu Sibolga-Tapanuli Tengah akhirnya diterima DPRD Sibolga dalam sebuah pertemuan di ruangan kantor DPRD Sibolga, Kamis (17/10/2019).

Dalam pertemuan itu para perwakilan nelayan mengungkap dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum-oknum TNI Angkatan Laut Sibolga. Nilainya fantastis.

Disebutkan, dugaan pungutan liar itu di antaranya negoisasi surat radio dan surat lainnya bernilai Rp5 juta hingga 25 juta per kapal. Pungli terhadap kapal Pompong atau kapal pukat kecil senilai Rp2 juta hingga Rp5 juta. Pungli dan pemerasan terhadap pengusaha dan Tekong kapal baik kapal bersurat lengkap maupun tidak.

“Notabene pukat yang masih berlaku suratnya sebanyak 80 unit kapal, diduga diperas Rp2 juta hingga Rp3 juta, sedangkan pukat yang suratnya dalam pengurusan lebih kurang 40 unit diduga diperas Rp10 juta hingga Rp15 juta,” sebut perwakilan nelayan yang membacakan tuntutan aksi.

Disebutkan lagi, dugaan pemerasan kapal-kapal illegal fishing, yakni 29 unit kapal Pukat Ikan sebesar Rp20 juta hingga Rp23 juta per kapal. Sekitar 120 Pukat Ikan kecil diduga diperas sebesar Rp1 juta hingga Rp2 juta.

Ada pula dugaan pemerasan terhadap pemilik kapal Bom Ikan sekitar 15 unit. Pungli senilai Rp7 juta hingga Rp10 juta.

“Untuk menjadi perhatian khusus, kapal Bom ikan musuh negara dan menghancurkan terumbu karang,” katanya.

Sementara bagi kapal-kapal Bom Ikan yang sempat ditangkap, nelayan juga menuding adanga negosiasi dan pemerasan jika ingin kapalnya dilepaskan. Dugaan negosiasi senilai Rp60 juta per kapal.

Tidak itu saja, perwakilan nelayan itu juga mengungkapkan dugaan pungli terhadap kapal bagan di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Oknum TNI Angkatan Laut dituding memeras senilai Rp2 juta hingga Rp2,5 juta per kapal. Terakhir, oknum di instansi yang sama diduga juga melakukan pungli terhadap kapal pancing, gillnet, penjaring salam dan kapal jenis tangkap lainnya.

“Tidak lagi melakukan dugaan pungli walaupun lima puluh ribu hingga dua ratus ribu per kapal,” katanya.

Pungli Diduga Bermodus Pemberian Izin

Perwakilan nelayan yang bertemu pimpinan DPRD Sibolga mengungkap keresahan atas modus dugaan pungli yang dilakukan.

Menurut mereka, ada oknum aparat yang memberikan izin kepada kapal-kapal yang selama ini dilarang menurut Permen Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015. Namun setelah diijinkan, kapal-kapal itu malah ditangkap di tengah laut.

“Kalau dilarang, ya tegas saja dilarang, jangan ada yang kasih izin tapi pas di tengah laut ditangkap,” ungkapnya.

Pelarangan Pukat Trawl Diminta Disusul Dengan Solusi

Perwakilan nelayan pengunjukrasa di DPRD Sibolga mengungkapkan harapan mereka, agar pelarangan Pukat Trawal juga disusul dengan solusi.

Menurut mereka, pelarangan itu berdampak ekonomi kepada masyarakat kecil yang ikut menggantungkan hidupnya dari hasil ikan Pukat. Misalnya para pembeli dan penjemur ikan yang didominasi masyarakat kecil.

“Bagaimana kalau sebelum ada solusi bagi nelayan dari Kementrian, agar kapal jangan dilarang sementara. Dulu ada zona tangkap bagi kapal pukat dan tidak mengganggu nelayan tradisional. Ini diberlakukan saja dulu sebelum ada solusi dari kementrian,” harapnya.

Seorang ibu mengenakan hijab boru Simanjuntak menimpali keluhan perwakilan nelayan itu. Menurutnya persoalan ini sudah berlarut-larut dan sudah sering disampaikan hingga ke tingkat provinsi.

“Banyak masalah, saya pembeli ikan, sejak pukat dilarang kami kesulitan. Kami beli kemana-mana, beda kualitas ikannya,” kata dia.

Menurutnya, dampak pelarangan Pukat Trawl dan belum adanya solusi dari pemerintah bahkan memicu tingkat pengangguran serta meningkatnya angka kriminalitas.

“Bisa kita lihat, kalau pukat trawl tidak jalan, (Kelurahan) Pasar Belakang itu jadi kampung maling. Untuk biaya sekolah juga tidak ada. Kalau trawl tidak jalan, apa solusinya?

DPRD Sibolga Akan Panggil Instansi Terkait

Ketua DPRD Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik menegaskan akan merespon cepat tuntutan para nelayan.

“Dalam waktu dekat kami akan panggil instansi terkait, dua hari ini mudah-mudahan ada solusi terbaik,” katanya.

Ia menegaskan, pihaknya mengedepankan praduga tak bersalah, Syukri meminta agar jangan lagi ada pungli dan pemerasan terhadap para nelayan.

“Yang memeras itu oknum (TNI) Angkatan Laut sesuai tuntutan masyarakat, mereka mengaku ada bukti-bukti dan ini juga akan disampaikan ke Mabes Pomal. Bukti akan terus dikumpulkan agar tidak jadi fitnah. Besok kemungkinan akan kami panggil,” katanya.

Terpisah, dihubungi lewat pesan singkat dan meminta wawancara, Pasintel Lanal Sibolga Kapten Aris menyebut masih menunggu perintah Danlanal Sibolga Letkol Laut (P) Betramarwan. Ia mengaku akan memberi informasi jika Danlanal sudah siap untuk memberi keterangan kepada awak media.

Laporan: oktaf

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *