Ini Jawaban Ketua Bawaslu Sumut Soal Tudingan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Nias

oleh

Rakyatsumut.com, Ketua Bawaslu Sumut Safrida R Rasahan memberikan jawaban terkait tudingan dugaan pelanggaran pemilu di TPS 1 Desa Onozitoli Dulu, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias, Sumatera Utara.

Safrida mengaku sudah menerima laporan terkait persoalan tersebut dimana ada dugaan sebanyak 35 suara yang diberi tanda nomor. Safrida dan menyebut telah ditangani Bawaslu Kabupaten Nias.

“Itu suara dinyatakan tidak sah, pemilih tetap menggunakan hak pilihnya dan tetap dimasukkan ke kotak (suara), dan ketika dibuka para saksi menyatakan itu tidak sah, ya yang berlaku kesepakatan itu,” kata Safrida lewat sambungan telepon kepada wartawan, Senin (29/4/2019).

Safrida menyebut, ia juga telah berkomunikasi dengan ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Hiliduho, Peringatan Gea dan telah memberikan penjelasan.

“Saya bilang, sepanjang sudah diputuskan di TPS maka tidak ada pelanggaran, paling dia (pelanggaran) etik ke KPPS nya, karena pelanggaran pidana tidak ada,” ujar Safrida.

Dia menekankan, partai politik diminta memahami proses jika ingin melakukan protes atau komplain terkait dugaan pelanggaran pemilu. Dia menyebut, seharusnya protes dilakukan saat penghitungan berlangsung di TPS oleh saksi-saksi partai.

“Nah yang perlu dipahami oleh partai politik, itu yang nenyatakan tidak sah kan saksi mereka juga, kalau mereka mempersoalkan saksinya bukan orang partai, kan penyelenggara tidak tahu.

“Karena yang memandatkan itu kan partai, harusnya jika protes dilakukan harusnya di TPS,” katanya.

Disinggung soal penomoran Surat Suara yang dilakukan Ketua KPPS  TPS 1, Desa Onozitoli Dulu bernama Amizaro Laia, dimana Ketua PAC PDI Perjuangan Hiliduho Peringatan Gea menyebut sudah diakui, Safrida menyebut apa yang terjadi bukan pelanggaran pidana.

“Yang diatur undang-undang surat suara yang sudah dipakai oleh pemilih, sementara yang dilakukan KPPS (TPS 1 Desa Onozitoli Dulu) adalah surat suara yang belum dipakai, dia tandai, seharusnya pemilih juga ketika ditandai, dia balikin, itu menjadi surat suara rusak, dia tukar, dia tidak mau ada tanda apa-apa, tapi kan pemilih kita juga tidak paham, kan demikian, dipakailah surat suara itu, makanya kalau ditandai sudah dipakai itu ada pidananya, tapi kalau belum ada, tidak ada, paling sanksi etik,” urai Safrida.

Sebelumnya, dugaan ini diungkap Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Hiliduho, Peringatan Gea kepada awak media Minggu (28/4/2019) lewat telepon.

Peringatan mengungkap, dugaan pelanggaran Pemilu di TPS tersebut berangkat dari dicantumkannya tanda nomor salah satu caleg di surat suara yang akan diberikan kepada para pemilih saat dilakukan pencoblosan 17 April lalu.

“Kertas suara dinomorin sebanyak 35 lembar, terbukti saat dibuka (penghitungan suara-red) kertas suara tidak cacat, tapi terdapat tanda khusus (nomor-red)” ungkap Peringatan.

Dia mengatakan, sebagai saksi partai saat penghitungan suara di Kecamatan, ia telah melayangkan protes dan mempertanyakan soal dugaan pelanggaran tersebut.

“Karena saya lihat di C1, itu 35 kertas suara itu akhirnya dibatalkan,” katanya.

Peringatan menuding, pemberian tanda nomor di kertas suara dilakukan ketua KPPS di TPS 1, Desa Onozitoli Dulu bernama Amizaro Laoli. Dia menyebut, memiliki bukti foto. Bahkan pengakuan yang bersangkutan melakukan pemberian tanda tersebut juga disampaikan dihadapan KPU Nias, Bawaslu Nias dan PPK.

“Namanya Amizaro Laoli, dan dia juga sudah mengakui itu,” kata Peringatan.

Sayangnya, pasca pengakuan tersebut, Peringatan tak melihat ada tindaklanjut terkait pelanggaran tersebut hingga hari ini. Ia pun mengaku mempertanyakan hal tersebut dan mendesak agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dimana terjadi pelanggaran.

“Ini yang kita kejar, kenapa tidak ada tindaklanjut?” ujarnya.

Laporan: Oktaf

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *