Perwal Retribusi Muncul, Anggota Dewan Ngaku Kecolongan

oleh
Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Timbul P Simanungkalit.

Rakyatsumut.com –  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menyesalkan langkah Pemerintah Kota Padangsidimpuan, yang secara sepihak menetapkan tarif Retribusi di Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara.

Timbul P Simanungkalit salah seorang anggota DPRD Kota Padang Sidimpuan menyesalkan atas pengutipan sepihak biaya retribusi dari pelayanan parkir, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

“Terhitung mulai Januari 2019, Pemko Padangsidimpuan secara resmi melakukan kenaikan tarif atas sejumlah retribusi kepada masyarakat dengan besaran persentase bervariatif. Secara pribadi dan kepartaian, saya sangat gusar atas perubahan tarif retribusi yang ditetapkan oleh Pemko. Tanpa ada sosialisasi, tarif itu dibebankan kepada masyarakat,” ungkap Timbul, Senin (11/2/2019).

Timbul mengaku, dirinya bersama rekan di DPRD Padang Sidimpuan baru mengetahui perihal tersebut, setelah dimintai tanggapan oleh awak media. Ia mengaku sangat kecewa atas kebijakan sepihak dari Pemko.

“Secara peraturan perundang-undangan, penetapan ini jelas sudah menyalahi ketentuan, kami merasa keberatan karena tak ada dilibatkan dalam penetapan perubahan tersebut, terlebih itu menyangkut hak kehidupan masyarakat banyak di Padangsidimpuan,” ujarnya.

Dijelaskan, penetapan tarif retribusi baru ini, merujuk pada peraturan walikota (Perwal) terbaru, lalu penerbitan Perwal dimaksud mengacu ke peraturan daerah (Perda) nomor dan tahun berapa.

“Jika memang rujukan Perwal-nya itu masih mengacu kepada Perda Nomor 32 Tahun 2010, kenapa pihak DPRD tidak ada pemberitahuan, kenapa tidak ada pembahasan. Ada apa ini?,” tegasnya.

“Kemungkinan besar, dalam waktu dekat ini, kita dari DPRD akan gunakan hak interpelasi (meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” katanya.

Untuk diketahui, Pemko Padangsidimpuan resmi menerbitkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 32 tahun 2018 terkait perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010. Ironisnya, disinyalir perwal diberlakukan tanpa sosialisasi.

 

Laporan: oktaf

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *