Jaminan Kesehatan Kades dan Aparatnya Ditampung Dalam JKN-KIS PPU

oleh

Rakyatsumut.com – Selain membahas tentang wajib mendaftarkan bayi yang baru lahir sebagai peserta JKN-KIS. Perpres nomor 82 tahun 2018 juga semakin memperjelas status para kepala Desa dan perangkat Desa yang akhirnya masuk dalam kelompok kepesertaan JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah.

“Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan PPU tanggungan pemerintah lainnya yaitu 2 persen dipotong dari penghasilan yang bersangkutandan 3 persen dibayarkan oleh pemerintah,” ujar Rudhy.

Ditambahkan, sejumlah aspek lain yang aturannya juga telah disesuaikan pada Perpres nomor 82 tahun 2018 diantaranya, status peserta yang bepergian keluar negeri, yang diperkenankan berhenti sementara waktu ketika berada di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut.

Selanjutnya aturan pasangan suami dan istri yang sama-sama bekerja, diwajibkan keduanya didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh pemberi kerja, serta sejumlah aturan lainnya yang turut disesuaikan.

“Perpres nomor 82 tahun 2018 juga mendorong Kementerian, Lembaga dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek mulai dari sisi  peleayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan, koordinasi hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program JKN-KIS,” pungkas Rudhy.

(BOY)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *